Pekerja di Prancis Gelar Aksi Mogok Massal Kedua Terkait Reformasi Pensiun

Berita Baru, Internasional – Masyarakat di seluruh penjuru Prancis pada Selasa (31/1/23) kembali turun ke jalanan untuk memprotes rencana reformasi pensiun pemerintah yang kontroversial.  Sebelumnya aksi mogok nasional yang pertama digelar pada 19 Januari lalu.

Dilansir dari Xinhua News, menurut serikat pekerja terbesar di Prancis CGT, seperti dikutip oleh surat kabar Le Figaro, sedikitnya 500.000 orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa kedua menentang reformasi pensiun. Pada 19 Januari, CGT mencatat sebanyak 400.000 partisipan.

Di kota-kota besar Prancis, otoritas setempat juga mencatat lebih banyak demonstran dibandingkan pada 19 Januari lalu. Di Marseille, prefektur tersebut melaporkan 40.000 demonstran dibandingkan 26.000 demonstran pada 19 Januari, menurut Le Figaro.

Serikat pekerja tersebut, yang mewakili para pekerja di perusahaan perkeretaapian nasional Prancis SNCF, mengatakan bahwa 36,5 persen karyawan perusahaan itu turun ke jalan pada Selasa.

Lalu lintas perkeretaapian sangat terganggu. Banyak kereta yang dibatalkan, khususnya kereta regional dan kereta yang melayani rute pinggiran kota Paris.

Pada Selasa yang sama, hanya satu dari tiga kereta cepat TGV yang beroperasi, dan hampir tidak ada kereta antarkota serta hanya dua dari sepuluh kereta regional yang beroperasi.

Para pekerja di perusahaan listrik terbesar Prancis EDF juga melanjutkan aksi mogok mereka. Tingkat pekerja yang mengikuti aksi mogok di EDF mencapai 40,3 persen pada tengah hari, seperti disampaikan manajemen perusahaan tersebut.

Para pegawai negeri sipil Prancis juga turut bergabung dalam aksi tersebut, meski dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan pada 19 Januari. Menurut Kementerian Layanan Sipil Prancis, hanya 19,4 persen pekerja yang melakukan aksi mogok saat tengah hari pada Selasa.

Sektor pendidikan juga dimobilisasi. Tingkat guru yang melakukan aksi mogok mencapai 25,92 persen, kata Kementerian Pendidikan Prancis.

Pada 10 Januari, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian rencana reformasi pensiun pemerintah yang kontroversial, yang secara progresif akan menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan dalam setahun dari 62 menjadi 64 tahun pada 2030 dan akan memberlakukan pensiun minimum yang dijamin.

Borne mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa mulai 2027, masyarakat harus bekerja selama 43 tahun untuk memenuhi syarat guna mendapatkan pensiun secara penuh.