Berita

 Network

 Partner

Majelis Umum PBB
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping keduanya diharapkan untuk berbicara pada sesi Majelis Umum PBB minggu depan. Foto: AFP.

Pekan Depan, Majelis Umum PBB Disebut Akan Jadi ‘Arena’ Baru AS-China

Berita Baru, Internasional – Hubungan yang memburuk antara Amerika Serikat (AS) dan China belakangan ini membuat ulang tahun ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini menggantung.

Pasalnya, AS dan China merupakan dua negara pemberi dana terbesar bagi PBB–setidaknya sebelum AS menanarik diri baru-baru ini–namun mereka tengah bersiteru hampir di semua lini.

Karena itu, PBB kemudian mengharapkan agar Presiden AS Donald Trump dan Presiden Xi Jinping berpidato di sesi Majelis Umum PBB minggu depan. Pidato kedua pemimpin itu disebut oleh para pengamat akan berpotensi menjadi ‘arena’ baru.

Peran China Meningkat Saat AS Mundur

Pada saat Washington mundur, Beijing kini dinilai lebih banyak terlibat dalam hubungan dengan lembaga multirateral. Karena itu, pertemuan Majelis Umum PBB minggu depan akan menjadi fokus tajam.

Pekan lalu, Kementerian luar negeri China merilis ‘dokumen’ mengenai posisi China dalam pertemuan Majelis PBB. Secara detil, dokumen itu menyatakan sikap Beijing tentang kerja sama internasional dan tantangan global utama seperti Covid-19 dan perubahan iklim.

“Peringatan 75 tahun PBB menghadirkan peluang penting. Saat dunia memerangi Covid-19, sangatlah penting untuk memperbarui misi pendiri PBB, menempa konsensus internasional dalam membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia,” tulis dokumen itu, dilansir dari SCMP.

Sindiran China

Profesor di bidang politik internasional dari National Chung Hsing University di Taiwan Wayne Tan mengatakan dia berharap pidato Presiden Xi Jinping di Majelis Umum akan sesuai dengan dokumen itu. Di samping itu, dokumen itu juga berisi kritikan terhadap ‘negara-negara tertentu’.

Berita Terkait :  Reaksi Modi Jelang Kunjungan Pertama Trump ke India

“Meskipun dokumen tersebut tidak secara langsung menyebutkan nama AS, bahasanya menjelaskan bahwa mereka mencemooh AS, dengan menyebutkan hal-hal seperti proteksionisme, unilateralisme, dan perilaku penindasan,” kata Tan, dikutip dari SCMP.

Dokumen itu juga menyerukan tanggapan bersama negara-negara global untuk pandemi Covid-19, lebih banyak kerja sama dengan negara-negara berkembang di Afrika dan Asia Tenggara, dan implementasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris.

“Kebetulan dokumen tersebut menyertakan hal-hal yang Trump katakan tidak ingin dia lakukan … Ini seperti memberi tahu semua orang bahwa AS tidak ingin melakukan hal-hal ini, tetapi kami bersedia melakukannya dengan negara lain,” imbuh Tan.

Selain Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Trump juga telah menarik AS dari Perjanjian Paris dan kesepakatan nuklir Iran 2015 yang melibatkan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman.

Berita Terkait :  Kepala GNA: Perdamaian Libya Rapuh Terancam Pasukan Saingan

Beberapa Resolusi

Sabtu lalu (12/9), AS dan Israel juga menjadi ‘satu-satunya’ yang memilih ‘tidak’ saat Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk menangani pandemi Covid-19, sementara 169 negara anggota lainnya menyatakan ‘setuju’.

Kemudian pada hari Rabu (16/9), Reuters melaporkan bahwa sebuah deklarasi untuk menandai ulang tahun PBB yang berisi frasa ‘visi kami untuk masa depan bersama’ ditolak oleh AS, Inggris, Jepang, India, Kanada dan Australia karena apa yang mereka sebut retorika Xi Jinping sampai bahasanya dihapus.

Jacques deLisle, seorang profesor hukum dan ilmu politik di University of Pennsylvania, mengatakan Xi Jinping telah mendorong China untuk memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam membentuk peraturan dan institusi internasional, yang telah menekankan pada nilai-nilai yang berbeda dengan AS. .

“Warga negara China sekarang menduduki posisi senior di banyak organisasi yang berafiliasi dengan PBB. China telah cukup tegas dalam mendorong norma-norma yang tidak seperti yang secara tradisional didorong oleh AS,” kata deLisle dikutip dari SCMP.

“Ini sangat berbeda, apalagi berfokus pada keterbukaan internasional, katakanlah di dunia maya atau norma internasional, atau hak asasi manusia,” imbuhnya.

Kepentingan Keanggotaan Taiwan

Satu item yang telah hilang dari agenda PBB dalam beberapa tahun terakhir tetapi telah mendapatkan perhatian baru adalah keanggotaan Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya.

Berita Terkait :  Protes di Libya Berlanjut, PBB Serukan Penyelidikan Penembakan dan Genjatan Senjata

Keanggotaan Republik China atau Taiwan di PBB dicabut untuk mendukung Republik Rakyat China pada tahun 1971.

Taiwan dipuji karena penanganan pandemi Covid-19, yang hanya menunjukkan tujuh kematian untuk sebuah pulau dengan populasi 23 juta.

Namun, Taiwan dilarang untuk menghadiri pertemuan WHO sejak 2016 ketika Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik menjadi presiden.

Sementara itu, AS kini juga mulai gencar mendekati Taiwan. Menurut laporan Associated Press, pada hari Rabu (16/9), duta besar AS untuk PBB Kelly Craft bertemu dengan pejabat tinggi Taiwan untuk AS, James KJ Lee.

Craft mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan cara terbaik untuk membantu Taiwan agar lebih terlibat di dalam PBB.

Bonnie Glaser, penasihat senior di lembaga pemikir Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington, mengatakan bahwa Taiwan semakin dipandang sebagai mitra penting AS yang berbagi nilai-nilai mereka dan dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah global.

“Pemerintahan Trump tidak terlalu memperhatikan kemarahan Beijing atas upayanya untuk memperkuat hubungan dengan Taiwan dan mempromosikan partisipasi Taiwan dalam komunitas internasional,” kata Glasser.