Pegiat HAM Jogja Kirim Surat ke Jokowi Minta Tindak Menteri Terlibat Konflik Kepentingan

Berita Baru, Jakarta – Koalisi Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Yogyakarta mengirim surat resmi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), meminta tindakan tegas terhadap pejabat negara yang diduga terlibat tindakan partisan dan konflik kepentingan menjelang Pemilihan Umum 2024.

Koalisi, melalui kantor pos Yogyakarta pada Jumat (22/12/2023) pagi, melaporkan tindakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang dianggap telah melanggar etika jabatan sebagai Menteri Perdagangan.

Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu, menyampaikan, “Kami hari ini secara resmi akan melaporkan salah seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu menteri perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan ke Presiden RI.” Koalisi menilai pidato Zulhas saat acara rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Selasa (19/12), sebagai tindakan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi Menteri Perdagangan.

“Dengan bertindak partisan yaitu menyebut kata-kata ‘saking cintanya sama..’, Zulhas menyebut langsung nama capres tertentu, diikuti dengan kode gerakan jari tertentu yang menunjukkan kode angka capres tertentu terkait ‘saking cintanya sama..’ tersebut,” ungkap Tri Wahyu.

Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta menganggap perbuatan Zulhas sebagai pelanggaran berat asas umum penyelenggaraan negara dan pelanggaran etika jabatan. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut tidak beretika dan tidak pantas dilakukan oleh seorang menteri yang mendapatkan gaji dari uang rakyat.

Tri Wahyu menekankan bahwa perbuatan Zulhas mencerminkan konflik kepentingan dan pelanggaran etika jabatan. “Kami juga memandang bahwa perbuatan tersebut tercela karena suatu bentuk perbuatan yang menunjukkan ada konflik kepentingan,” tegasnya.

Meskipun Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta hanya memiliki bukti kuat terkait tindakan Zulhas, mereka berkomitmen untuk melanjutkan aksi serupa jika terdapat menteri atau pejabat lain yang terbukti melakukan tindakan serupa. Koalisi juga menegaskan bahwa aksi mereka tidak ditunggangi oleh kelompok politik mana pun, melainkan sebagai upaya menjaga pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan.