Berita

 Network

 Partner

PBNU Dukung Perbaikan Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual
Foto: Ketua Umum PBNU, Prof Said Aqil Siradj

PBNU Dukung Perbaikan Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual

Berita Baru Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatulama (PBNU) KH. Said Aqil Siraj menyatakan akan mendukung langkah penyempurnaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Namun, Said mengkritisi penafsiran ‘suka sama suka’ dalam aturan tersebut. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Senin (22/11).

“Mengenai Permendikbud PPKS pada dasarnya kami (NU) mendukung itu. Hanya saja ada beberapa poin yang perlu direvisi supaya betul-betul berkualitas untuk membangun bangsa yang beradab sesuai sila nomor satu dalam pancasila,” kata Said dalam keterangan resminya di situs resmi NU dikutip Selasa (23/11).

Berita Terkait :  Jokowi Targetkan Ekspor Otomotif Nasional Capai 1 Juta Unit di 2024

Said menjelaskan ada beberapa poin dan pasal yang menjadikan peraturan tersebut masih lemah. Ia menyarankan Nadiem untuk memperbaikinya.

Said menjelaskan bahwa larangan kejahatan seksual menurut norma Pancasila harus berpedoman pada nilai agama atau suatu kepercayaan, bukan atas dasar suka sama suka.

“Karena kekerasan seksual dengan atau tanpa rasa suka sama suka dalam norma agama itu dilarang. Apalagi hubungan seksual di luar pernikahan apapun alasannya agama tidak membenarkan itu. Semua agama,” kata Said.

Merespons itu, Nadiem mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menampung setiap masukan dalam perbaikan aturan yang telah ia teken itu. Ia berterima kasih kepada PBNU yang telah berkenan menyampaikan aspirasi serta memberikan rekomendasi untuk menyempurnakannya.

Berita Terkait :  NU Kembali Berduka; Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatoni Wafat

“Alhamdulillah. Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dan masukan dari PBNU terhadap peraturan ini. Walaupun dengan sedikit catatan, saya berkomitmen menampung itu,” kata Nadiem.

Aturan yang diterbitkan Nadiem pada 31 Agustus 2021 lalu itu menuai kontroversi sampai saat ini. Ada beberapa pihak memprotes sejumlah poin dalam aturan tersebut.