PBB Tetap Berkomitmen Salurkan Bantuan ke Afghanistan

Berita Baru, New York – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para mitra kemanusiaannya berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan penyelamat nyawa kepada rakyat Afghanistan terlepas dari keputusan pemerintah yang dikelola Taliban untuk melarang kaum perempuan bekerja di organisasi kemanusiaan nonpemerintah, demikian disampaikan seorang utusan PBB untuk Afghanistan di markas besar PBB pada Kamis (29/12).

“Kebutuhan kemanusiaan rakyat (Afghanistan) sangatlah besar, dan penting bagi kami untuk terus bertahan dan memberikan bantuan,” ungkap Ramiz Alakbarov, koordinator penduduk dan kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, dalam konferensi pers.

Alakbarov menekankan bahwa memastikan hak-hak wanita dan anak perempuan di Afghanistan “benar-benar dijaga dan dilindungi” juga tak kalah penting, seraya menambahkan bahwa mereka merupakan elemen “penting” dan “tak terbantahkan” dari aksi kemanusiaan.

“Kami tidak percaya bahwa aksi kemanusiaan yang komprehensif dapat dilakukan tanpa partisipasi perempuan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi situasi tersebut, koordinator bantuan darurat PBB Martin Griffiths akan melakukan kunjungan ke Afghanistan dalam beberapa pekan mendatang, kata Alakbarov.

Rencana kunjungan itu dikeluarkan setelah PBB memutuskan  menghentikan beberapa program bantuan di Afghanistan karena kekurangan pekerja wanita akibat larangan yang diberlakukan.

Padahal, menurut Ramiz Alakbarov, sekitar 30 persen dari pekerja bantuan yang ditugaskan di sana adalah perempuan dan mereka tidak akan digantikan oleh laki-laki.

“Kami menyesal melihat bahwa sudah ada dampak dari keputusan ini pada program kami,” ujar Ramiz seperti dimuat Reuters.

Mengutip data PBB, Ramiz mengatakan 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga populasi membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.

“Kebutuhan kemanusiaan rakyat sangat besar dan penting bagi kami untuk terus bertahan dan memberikan,” tambahnya.

Hingga kini, pihak Ramiz tengah menjalin komunikasi dengan kementerian Taliban untuk membahas dampak larangan staf perempuan terhadap program bantuan kemanusiaan, namun belum ada hasil yang dicapai.

“Diskusi dengan menteri lain belum menghasilkan hasil yang sama, tetapi sedang berlangsung,” ungkapnya.

Ramiz menyebut 70 persen program PBB dilaksanakan dalam kemitraan dengan organisasi bantuan lainnya.

Sementara empat kelompok kemanusiaan global utama pekan lalu serempak menangguhkan operasi mereka karena tidak dapat menjalankan program tanpa staf perempuan.

Berkaitan dengan sumber aturan, Ramiz menjelaskan sebagian besar dekrit itu berasal dari Syura, atau dewan kepemimpinan, di tempat kelahiran Taliban, kota selatan Kandahar.

Menurut hasil penyelidikannya, dalam keputusan larangan pekerja Wanita, pendapat para pemimpin Taliban terpecah karena perbedaan generasi.

“Ini juga bersifat generasi. Generasi tua Taliban lebih konservatif,” ungkap Ramiz.