PBB Sebut Venezuela Gagal Bongkar Kriminal Tambang, Venezuela: Itu Salah AS

Berita Baru, Internasional – Pada hari Rabu (15/4), Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan statemen bahwa otoritas Venezuela telah gagal membongkar kejahatan industri penambangan di wilayah Arco Minero del Orinoco (AMO), termasuk pemerasan, amputasi dan penambang yang dikubur hidup-hidup.

Migrasi internal ke wilayah Arco Minero del Orinoco telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir karena krisis ekonomi Venezuela, sementara kebutuhan para penambang untuk makan untuk diri sendiri dan keluarga membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi.

Pernyataan itu dipresentasikan oleh Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada Al-Nashif.

Al-Nashif mengatakan kelompok-kelompok yang mengendalikan tambang memaksakan aturan mereka sendiri terhadap para pekerja melalui kekerasan dan pemerasan.

Para pekerja itu meliputi pekerja anak, perdagangan manusia, eksploitasi seksual. Mereka rentan paparan terhadap kondisi dan penyakit berbahaya termasuk kontaminasi merkuri.

Laporan itu mengatakan para penambang bekerja selama 12 jam dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan, beberapa penambang bahkan berusia di bawah 9 tahun.

Kemudian, mereka harus membayar 10 hingga 20 persen dari pendapatan mereka kepada kelompok kriminal; serta 15 hingga 30 persen lainnya kepada pemilik pabrik yang mengekstraksi emas dari batu.

Al-Nashif mengakui bahwa ia memiliki kekurangan data untuk mengetahui secara pasti kondisi dan kegiatan penambangan karena kurangnya transparasi.

“Meskipun ada kehadiran pasukan militer dan keamanan di dalam wilayah Arco Minero, dan upaya untuk menangani kegiatan kriminal, pihak berwenang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional untuk menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan operasi penambangan,” kata Al-Nashif.

Kantor HAM PBB menegaskan kembali tawarannya untuk terus memberikan bantuan teknis kepada pihak berwenang dan untuk mendukung upaya untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Venezuela.

“Kami meminta semua pihak untuk melanjutkan negosiasi politik inklusif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan konkret untuk melakukan proses pemilihan yang damai, transparan, kredibel dan inklusif,” kata Al-Nashif.

Sementara itu, Duta Besar Venezuela untuk AS di Jenewa, Jorge Valero menolak pernyataan PBB itu, dengan mengatakan pemerintahnya tidak dimintai masukan untuk menyusunnya, menurut VOA.

Dia mengatakan negaranya menghadapi tantangan, tetapi menyalahkan sebagian besar dari masalah-masalah itu pada pembatasan dan sanksi yang dikenakan pada pemerintahnya oleh Amerika Serikat.

Sanksi tersebut menargetkan industri Venezuela seperti minyak bumi, pertambangan emas, dan perbankan, di mana bagi Presiden Trump itu adalah tindakan pelanggaran HAM oleh pemerintah Nicolas Maduro.