PBB Luncurkan Misi Baru di Somalia untuk Usir Kelompok Bersenjata

Berita Baru, Wina – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memberikan suara bulat untuk mendukung misi transisi baru Uni Afrika (AU) di Somalia dan mengizinkannya untuk mengambil tindakan terhadap al-Qaeda dan kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu dengan ISIL (ISIS), Kamis (31/3).

Dalam resolusi tersebut juga memberikan misi baru di Somalia itu untuk melakukan serah terima tanggung jawab keamanan secara bertahap kepada pemerintah Somalia.

Dengan demikian, maka misi baru tersebut, African Union Transitional Mission in Somalia (ATMIS), akan menggantikan African Union Mission to Somalia atau AMISOM yang berjalan selama 15 tahun dan mencoba membangun perdamaian dan keamanan yang langgeng di daerah konflik tersebut.

Resolusi yang diadopsi oleh DK PBB mengakui perubahan signifikan dalam situasi keamanan sejak AMISOM disahkan pada Februari 2007 dan peningkatan kemampuan Somalia untuk menanggapi tantangan keamanan, tetapi juga menegaskan kembali “kebutuhan untuk memerangi ancaman teroris dengan segala cara”.

Dalam beberapa tahun terakhir, Somalia telah mulai menemukan pijakannya setelah tiga dekade kekacauan dari orang-orang kuat hingga kelompok al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang terkait dengan ISIL.

Tahun lalu, krisis politik lebih lanjut menunda pemilihan parlemen yang telah lama tertunda yang akan diselesaikan pada 15 Maret masih belum selesai, semakin menunda pemilihan presiden baru.

Resolusi yang dirancang Inggris memberi wewenang kepada misi ATMIS yang baru untuk mendukung pasukan Somalia “dalam memberikan keamanan bagi proses politik di semua tingkatan”.

Dewan Keamanan menggarisbawahi bahwa menyelesaikan proses pemilihan tanpa penundaan lebih lanjut dan mencapai “transisi kekuasaan yang damai” akan membantu Somalia bergerak maju dengan prioritas nasionalnya dan mendukung rencana transisi 2021, yang menguraikan langkah-langkah menuju penyerahan tanggung jawab keamanan secara bertahap dari pasukan internasional kepada pemerintah.

Dewan menegaskan kembali tujuannya “untuk memungkinkan Somalia mengambil tanggung jawab penuh atas keamanannya sendiri, termasuk dengan mengambil peran utama dalam melawan dan mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh al-Shabab”.

DK PBB juga memberi wewenang kepada negara-negara anggota AU untuk mengerahkan hingga 19.626 personel berseragam, termasuk minimal 1.040 polisi, hingga 31 Desember.

DK PBB juga mendukung keputusan Dewan Perdamaian dan Keamanan AU untuk mengurangi jumlah pasukan penjaga perdamaian sebanyak 2.000 pada tanggal tersebut dan “nol personel” pada akhir Desember 2024.

Resolusi baru DK PBB tersebut juga menyambut baik niat pemerintah Somalia untuk mengerahkan 3.850 posisi tambahan untuk personel keamanan pada Desember 2022, 8.525 lagi pada September 2023 dan tambahan 10.450 pada Juni 2024.

Wakil Duta Besar AS, Richard Mills mengatakan resolusi itu “memberikan peluang penting untuk membangun upaya AMISOM dan mengambil langkah selanjutnya untuk menghentikan al-Shabab”.

“Mandat ATMIS memberikan kesempatan untuk beradaptasi dan menghidupkan kembali upaya internasional yang dipimpin Afrika melawan al-Shabab,” kata Mills, dikutip dari Al Jazeera.

Duta Besar Somalia untuk PBB Abukar Osman menyatakan kekecewaannya bahwa resolusi dewan tidak memberikan lebih banyak dana untuk pasukan keamanannya atau mengatasi kebutuhan akan komando terpadu dan terpusat untuk ATMIS dan dukungan logistik yang lebih besar.

Mengatasi masalah ini akan memastikan bahwa resolusi tersebut selaras dengan dokumen strategis Somalia tentang keamanan, katanya.