PBB: Israel Ingin Kontrol Penuh Permanen Atas Tanah Palestina

Berita Baru, Jenewa – Israel ingin kontrol penuh permanen atas tanah Palestina untuk menjadi negara di masa depan, kata sebuah Komisi Penyelidikan Independen yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dalam sebuah laporan.

“Mengakhiri pendudukan saja tidak akan cukup,” kata laporan yang dirilis Komisi Penyelidikan tersebut pada Selasa (7/6) kemarin.

“Israel jelas tidak berniat mengakhiri pendudukan. Bahkan, telah menetapkan kebijakan yang jelas untuk memastikan kontrol permanen penuh atas Wilayah Pendudukan Palestina,” imbuh laporan tersebut.

Wilayah Palestina yang menjadi sasaran Israel pun meluas, termasuk Yerusalem Timur.

Yerussalem Timur sendiri dulu diambilalih dan dicaplok oleh Israel dalam perang tahun 1967, meskipun langkah itu tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

“Temuan dan rekomendasi yang relevan dengan akar permasalahan yang mendasari sangat diarahkan ke Israel, yang telah kami ambil sebagai indikator sifat asimetris konflik dan realitas satu Negara menduduki yang lain,” kata Navanethem Pillay, ketua Komisi Penyelidikan.

Komisi Penyelidikan itu juga mengatakan bahwa pemerintah Israel telah “bertindak untuk mengubah demografi melalui pemeliharaan lingkungan yang represif bagi warga Palestina dan lingkungan yang menguntungkan bagi pemukim Israel”.

Mengutip undang-undang Israel yang menolak naturalisasi bagi warga Palestina yang menikah dengan warga negara Israel, laporan tersebut menuduh Israel memberikan “status sipil, hak, dan perlindungan hukum yang berbeda” bagi warga Palestina di Israel.

Lebih dari 700.000 pemukim Israel sekarang tinggal di pemukiman dan pos-pos di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang merupakan rumah bagi lebih dari tiga juta warga Palestina.

Permukiman Israel adalah kompleks perumahan khusus Yahudi yang dibentengi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Kelompok hak asasi manusia terkemuka, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, telah menyamakan kebijakan Israel terhadap Palestina dengan apartheid.

“Kami juga menemukan bahwa rekomendasi ini sangat tidak dilaksanakan, termasuk seruan untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional dan penembakan roket tanpa pandang bulu oleh kelompok bersenjata Palestina ke Israel. Kurangnya implementasi ditambah dengan rasa impunitas, bukti yang jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di kedua Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel,” tambah Pillay.

Penyelidikan dan laporan PBB didorong oleh serangan militer Israel 11 hari pada Mei 2021 di mana lebih dari 260 warga Palestina di Gaza tewas, dan 13 orang tewas di Israel.

Pada Mei 2021, Hamas menembakkan roket ke Israel setelah pasukan Israel menindak jemaah Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa, di mana puluhan orang terluka dan ditahan.

Itu juga mengikuti keputusan pengadilan Israel untuk secara paksa mengusir keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, sebuah lingkungan di Yerusalem Timur.

Mandat penyelidikan termasuk penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan sesudah serangan Israel terhadap Gaza, dan berusaha juga untuk menyelidiki “akar penyebab” konflik.

Hamas menyambut baik laporan itu dan mendesak penuntutan para pemimpin Israel atas apa yang dikatakannya sebagai “kejahatan” terhadap rakyat Palestina.

Otoritas Palestina juga memuji laporan itu dan menyerukan pertanggungjawaban “dengan cara yang mengakhiri impunitas Israel”.

Kementerian Luar Negeri Israel menyebut laporan itu “buang-buang uang dan usaha” yang sama dengan perburuan penyihir.