Paranti Sarbumusi Desak Pemerintah Tindak Tegas Pekerja Ilegal Turis Asing di Bali

Berita Baru, Jakarta – Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Paiwisata dan Aneka Industri (PP FSB Paranti) Sarbumusi meminta pemerintah mengevalusi kasus turis asing yang bekerja secara ilegal di Bali. Pasalnya, hal itu merugikan pendapatan negara dan harus dihentikan. 

Oleh sebab itu, PP FSB Paranti Sarbumusi mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui menterinya untuk menindak tegas para turis nakal yang melanggar hukum dan merampas peluang ekonomi masyarakat lokal di Pulau Dewata itu.

“Turis asing yang bekerja ilegal di bali harus ditindak, supaya mereka tidak menganggap remeh aturan di Indonesia,” kata Ketua umum PP FSB Paranti Sarbumusi, Agus Syahputra dalam acara orientasi PP Paranti Sarbumusi di Grand Tebu Hotel Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/3).

Pria yang akrab disapa Lukcy itu menyebut harus ada terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi permasalah tersebut, supaya kejadian itu tidak terjadi berulang ke depan.

“Minimal memperkuat keahlian calon tenaga kerja dalam negeri. Tujuannya untuk mencegah posisi strategis masyarakat diambil oleh turis asing (TKA),” katanya.

Lebih lanjut Lukcy menjelaskan, selama ini masih banyak pekerja dalam negeri diabaikan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, PP Paranti Sarbumusi ingin menggagas ide besar dengan memperkuat program pelatihan untuk masyarakat dan membatu agar mudah mendapatkan sertifikasi.

“Pemerintah harus memperbanyak pelatihan dan sertifikasi pekerja sektor pariwisata dengan memprioritaskan warga lokal sekitar destinasi wisata. Hal ini akan meminimalisir pengambilalihan pekerjaan oleh turis asing,” pungkasnya.

Sebagai informasi, acara orientasi ini diikuti oleh pengurus baru Paranti Sarbumusi 2023-2028. Kemudian pada hari pertama juga terpantau banyak tamu undangan dari berbagai federasi sektor pariwisata memberikan dukungan penuh kepada PP FSB Paranti Sarbumusi.

Sementara itu, para narasumber yang hadir di antaranya, Kapusdatin Kemnaker RI, Program Officer International Labour Organization (ILO), Abdul Hakim, Wakil Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Djoko Wahyudi dan Penata senior kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, M Fauzi Siregar.