Pandemi jadi Alasan PKS Anjurkan Kader Poligami

Berita Baru, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat kegaduhan dengan mengajurkan poligami bagi kader-kadernya yang mampu. Anjuran itu sebagaiamana tertuang dalam program solidaritas tiga pihak PKS pada huruf B poin 8.

“Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis,” sebut PKS dalam surat remi yang beredar.

Merespon polemik program tersebut, Ketua Dewan Syuriah Pusat PKS, Surahman Hidayat membenarkan isi surat edaran. Menurutnya, rekomendasi kader yang mampu untuk berpoligami merupakan hasil kajian.

“Iya, saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan. Ibu-ibu sudah melakukan kajian, dan sudah kita komunikasikan dengan Presiden PKS (Achmad Syaikhu), DPP dan memberikan masukan-masukan,” kata Surahman, Kamis (30/09).

Tak hanya itu, Surahman mengklaim telah disetujui para kader perempuan PKS dan masalah itu telah dibahas di Komisi Bina Keluarga Sakinah.

“Mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan,” jelasnya.

Surahman menyebutkan latar belakang partainya membuat program itu lantaran pandemi menyebabkan banyak kadernya meninggal dunia.

Menurutnya, ini bukan hal baru di PKS. Ia menekankan, seruan tersebut bersifat imbauan, bukan paksaan kepada seluruh kader.

“Itu kan pilihan individu saja, menjaga fitrah, silakan. Yang penting tidak melanggar syariat dan hukum. Beberapa anggota bahkan pengurus berhasil memperlebar pintu rezeki,” tuturnya.

Meski begitu, melihat penolakan masyarakata, pihak PKS telah mencabut anjuran poligami yang tertuang dalam Tazkirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi.

“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,”kata Surahman.

Mendapat Penolakan dari Gerakan #SaveJanda

Setelah anjuran poligami tersebut viral, banyak masyarakat yang melakukan penolakan. Salah satunya dari komunitas yang mengatasnamakan #SaveJanda.

Mereka mengecam program tersebut karena dinilai hanya akan memperburuk stigma janda.

Founder Komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman mengatakan, program tersebut justru sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda.

“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka,” ujar Mutiara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).

“Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut,” kata dia menambahkan.

Mutiara meminta agar semua pihak berhenti memposisikan perempuan sebagai objek. Ia menekankan, pernikahan bukan sebuah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan.