Palestina Sebut Kesepakatan Damai Trilateral sebagai Penghianatan

Berita Baru, Internasional – Juru bicara Otoritas Nasional Palestina (PNA) mengatakan bahwa Palestina mengutuk keras perjanjian trilateral antara Israel, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh AS.

“Pimpinan Palestina mengumumkan penolakan keras dan kecamannya terhadap perjanjian trilateral yang bertujuan untuk menormalkan hubungan antara Israel dan UEA, yang dimediasi oleh Amerika Serikat,” kata pernyataan, Jumat (14/08), dikutip dari Sputnik News.

Ia juga menguraikan bahwa PNA memandang langkah ini sebagai upaya untuk merusak inisiatif perdamaian Arab dan keputusan Liga Arab, serta menyebutnya sebagai agresi terhadap rakyat Palestina. PNA menyerukan sesi darurat Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, menuntut agar perjanjian trilateral dibatalkan.

Pernyataan PNA tersebut menekankan bahwa baik UEA atau pihak lain mana pun tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina dan menekankan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina adalah satu-satunya perwakilan hukum Palestina.

Menurut pernyataan terpisah yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri PNA, Riyad Al-Maliki, duta besar Palestina untuk UEA, ia telah dipanggil kembali menyusul pernyataan bersama dari ketiga negara tentang kesepakatan tersebut.

“Berdasarkan instruksi dari Presiden Mahmoud Abbas dan mengikuti pernyataan trilateral oleh AS, Israel dan UEA, untuk menormalisasi hubungan Israel-Emirat, duta besar Palestina segera dipanggil dari UEA,” kata Kementerian Luar Negeri.

Ketidaksepakatan atas kesepakatan trilateral juga digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Yaman, Mohammed al-Hadrami.

“Posisi kami di Republik Yaman akan tetap konsisten dan tidak akan berubah terkait perjuangan Palestina dan hak-hak persaudaraan Palestina – yang tidak dapat dicabut – di atasnya adalah pembentukan negara merdeka dengan Al-Quds Al-Sharif. sebagai ibukotanya,” kata al-Hadrami dalam sebuah pernyataan.

Hamas juga menyatakan penolakan mereka terhadap kesepakatan itu dengan menyebutnya sebagai penusukan (penghianatan) di belakang rakyat Palestina”. Teheran mencatat bahwa Uni Emirat Arab telah membuat kesalahan strategis dengan menyetujui menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.

“Pendekatan baru UEA untuk menormalkan hubungan dengan palsu, Israel kriminal tidak menjaga perdamaian & keamanan, tetapi melayani kejahatan Zionis yang sedang berlangsung. Perilaku Abu Dhabi tidak memiliki pembenaran, berbalik pada perjuangan Palestina. Dengan kesalahan strategis itu, UEA akan dilanda dalam api Zionisme”, kata Hossein Amir Abdollahian, penasihat senior juru bicara parlemen Iran yang bertanggung jawab atas urusan internasional dalam sebuah unggahan di twitter.

Beberapa negara, termasuk Mesir dan beberapa negara Eropa, menyambut baik kesepakatan trilateral tersebut. Presiden Mesir memuji kesepakatan itu dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas kawasan.

Austria mengatakan bahwa kesepakatan itu adalah tanda perdamaian di Timur Tengah, sementara Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menggambarkan perjanjian itu sebagai langkah bersejarah yang memperlihatkan normalisasi hubungan antara dua sahabat Inggris.

Kesepakatan trilateral itu juga disambut baik oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, ia tampak mempromosikan kesepakatan itu dengan menyebutnya perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Amerika Serikat, Israel dan Uni Emirat Arab mengumumkan melalui pernyataan bersama bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang diberi nama “Kesepakatan Abraham”, upaya normalisasi hubungan antara Israel dan UEA, bersama dengan Tel Aviv membatalkan rencana untuk memperluas kedaulatan atas wilayah tambahan di Tepi Barat.

Tak lama setelah pengumuman kesepakatan, PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa “rencana aneksasi tetap ada di meja kami”, dan menekankan bahwa implementasi rencana ini akan dilakukan dalam kontak dengan Amerika Serikat, yang menurut Netanyahu, hanya meminta Israel untuk menunggu.

“Trump, salah satu sahabat Israel. Dia meminta kami menunggu sebentar sementara penyebaran kedaulatan dimulai. Saya tidak akan pernah menyerah pada gagasan kedaulatan. Kami akan mempromosikan ide ini. Kami tidak akan pernah menyerahkan hak kami atas tanah kami,” kata Netanyahu.

Ambisi Tel Aviv untuk memperluas kedaulatan di bagian Tepi Barat sejalan dengan apa yang disebut Trump sebagai “kesepakatan abad ini” yang dikritik dan ditolak oleh Palestina, serta beberapa negara Eropa, bersama dengan PBB dan kepemimpinan Inggris.

Awalnya, Tel Aviv mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih 30 persen tambahan dari Tepi Barat, berencana untuk memulai perpanjangan kedaulatan pada 1 Juli.