Pakar PBB Serukan Iran untuk Cabut UU Antiaborsi

Berita Baru, Teheran – Pakar PBB serukan Iran untuk cabut UU Antiaborsi yang baru diterapkan karena dianggap melanggar hak asasi perempuan di bawah hukum internasional, Selasa (17/11).

“Mengejutkan melihat sejauh mana pihak berwenang telah menerapkan hukum pidana untuk membatasi hak-hak dasar perempuan,” kata pelapor khusus untuk situasi hak asasi manusia di Iran, Javaid Rehman, dilansir dari Al Jazeera.

UU Antiaborsi yang dimaksud adalah Undang-undang Kependudukan dan Perlindungan Keluarga Muda yang mulai berlaku pada Senin (15/11) kearin dalam upaya untuk mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi karena Iran menghadapi krisis yang membayangi karena populasinya yang menua.

Pemimpin Tertinggi Ali Hosseini Khamenei telah lama mendukung gagasan untuk meningkatkan populasi Iran saat ini selama beberapa dekade mendatang.

Seruan dari PBB itu muncul melalui sembilan perwakilan PBB tentang hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan. Diwakili oleh Javaid Rehman, mereka menyerukan bahwa undang-undang baru itu “jelas bertentangan dengan hukum internasional”.

Dalam sebuah pernyataan, para ahli mengatakan ketentuan yang dirumuskan secara samar dapat berarti bahwa aborsi, jika dilakukan dalam skala besar, akan termasuk dalam kejahatan “korupsi di Bumi” yang membawa hukuman mati.

“Konsekuensi dari undang-undang ini akan melumpuhkan hak perempuan dan anak perempuan atas kesehatan dan mewakili pembalikan yang mengkhawatirkan dan regresif oleh pemerintah yang telah dipuji atas kemajuan dalam hak atas kesehatan,” tambah mereka.

Undang-undang tersebut juga telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di New York, Human Rights Watch, yang mengatakan undang-undang itu membahayakan kesehatan dan kehidupan perempuan dan harus segera dicabut.

Tingkat pertumbuhan penduduk Iran telah menurun di tengah meningkatnya kesengsaraan ekonomi dan sosial, dengan sebanyak 50 persen dari semua pernikahan di kota-kota besar berakhir dengan perceraian.

Undang-undang baru mendorong pernikahan melalui pemberian pinjaman dan insentif lainnya, seperti tanah dan mobil, dan berupaya untuk meningkatkan dan mendukung pekerjaan bagi kaum muda yang sudah menikah dan wanita hamil.

Ini juga menghambat kontrasepsi dengan melarang distribusi gratis mereka dan panggilan di televisi pemerintah untuk menghasilkan program yang mendorong melahirkan anak dan mencela keputusan untuk tetap melajang.