Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN

Open Budget Survey

Berita Baru, Internasional – International Budget Partnership (IBP) kembali merilis hasil survei keterbukaan anggaran atau Open Budget Survey (OBS) tahun 2019, pada Kamis (30/4) waktu setempat. Launching tersebut dilakukan secara virtual, sehingga dapat diakses oleh seluruh dunia.

OBS adalah satu-satunya instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta di dunia yang menggunakan kriteria yang diterima secara internasional untuk menilai akses publik ke informasi anggaran pemerintah pusat. Juga untuk menilai kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses anggaran tingkat nasional, dan peran lembaga pengawas anggaran seperti legislatif dan auditor dalam proses penganggaran.

Survei ini dilakukan oleh IBP dan organisasi mitra mereka setiap dua tahun. Survei tahun 2019 adalah survei ketujuh dengan cakupan mencapai 117 negara di dunia. Indonesia sendiri telah mengikuti survei ini selama lima kali yaitu sejak 2010, 2012, 2015, 2017, dan 2019. Adapun mitra IBP yang menjalankan survei di Indonesia adalah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Dalam aporan OBS 2019 terdapat lima kategori yaitu Informasi Tersedia Secara Luas (skor 81-100), Informasi Penting Tersedia (skor 61-80), Informasi yang Tersedia bersifat Terbatas (skor 41-60), Informasi Tersedia hanya Minimal (21-40), dan Sedikit atau Tidak Ada Informasi Yang Tersedia (0-20). Kategori pertama dengan skor 81-100 ditempati oleh Selandia Baru (87), Afrika Selatan (87), Swedia (86), Mexico (82), Georgia (81), dan Brazil (81). Kategori kedua dengan skor 61-80 ditempati 25 negara, dimana salah satunya adalah Indonesia dengan skor 70 sama dengan skor Inggris.

Berita Terkait :  Ombudsman Minta Pemda DKI Integrasi Data Penerima Bansos COVID-19
Sumber: Laporan OBS Indonesia 2019

Kategori ketiga ditempati 35 negara, dan kategori keempat ditempat 31 negara. Adapun kategori kelima dengan skor 0-20 ditempati 20 negara, dimana terdapat China dan Tanzania di dalamnya. Sedangkan tiga negara yang menempati ranking paling bawah dinyatakan tidak mendapatkan skor yaitu Yaman, Venezuela dan Comoros.

Dibandingkan dengan 116 negara lainnya, perolehan skor 70 tersebut mengukuhkan Indonesia berada pada ranking ke-18 dunia. Selain itu, perolehan skor Indonesia juga mengalami kenaikan 6 poin dibandingkan survei tahun 2017 yaitu 64.

Di Kawasan ASEAN, skor yang diperoleh Indonesia menempatkan negara ini berada di ranking ke-2 di bawah Filipina yang berhasil mendapatkan skor 76. Meskipun masih berada pada kategori kedua, tetapi perolehan skor Indonesia transparansi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan skor transparansi rata-rata dunia yang hanya 45.

Sumber: Laporan OBS Indonesia 2019

Selain skor transparansi, OBS juga berhasil menilai aspek partisipasi publik dalam perencanaan penganggaran tingkat nasional, dan juga aspek pengawasan anggaran. Pada aspek partisipasi publik, skor yang diperoleh Indonesia adalah 20, atau masih lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata partisipasi publik secara global yaitu 14.

Berita Terkait :  Banjir DKI, FITRA: Dampak Rendahnya Serapan Anggaran

Pada aspek pengawasan anggaran skor yang diperoleh Indonesia sangat tinggi yaitu 82. Skor tersebut menunjukkan pengawasan anggaran nasional di Indonesia telah masuk dalam kategori memadai yang merupakan kategori tertinggi pada aspek ini. Skor ini diperoleh dari dua sub-kategori yaitu pengawasan melalui lembaga legislatif 83, dan pengawasan oleh lembaga auditor 78.

Laporan lengkap OBS 2019 dapat diunduh di sini.

Kebijakan Anggaran Di Tengah COVID-19

Senior Direktur Kebijakan IBP, Vivek Ramkumar mengatakan bahwa temuan OBS dapat dikaitkan dengan kondisi kebijakan selama masa pandemi COVID-19. Menurutnya, pemerintah cenderung lebih terbuka pada proses perencanaan anggaran, tetapi pada tahap pelaksanaan mulai berkurang.

“Pemerintah lebih transparan dalam tahap perencanaan anggaran daripada pada tahap pelaksanaan, hal ini membuat belanja darurat untuk COVID-19 menjadi lebih sulit untuk dilacak”. Kata Vivek Ramkumar.

Oleh karena itu, ia memberika lima langkah sebagai kiat untuk mengurangi resiko salah kelola anggaran COVID-19. Pertama, publikasikan data anggaran darurat COVID-19; Kedua, lakukan pemeriksaan mendadak untuk memastikan dana darurat COVID19 menyasar pada penerima manfaat yang dituju secara tepat, dan memastikan adanya umpan balik dari publik tentang kendala dalam mengakses dana tersebut.

Berita Terkait :  Pusat dan DKI Ribut Soal Bansos COVID-19, CSO: Rakyat Jadi Korban

“Langkah ketiga, buka sepenuhnya dana dana khusus yang disalurkan untuk membiayai belanja darurat COVID-19”. Tutur Vivek.

Langkah keempat adalah melakukan audit dan menerbitkan laporan, dengan bantuan dari organisasi masyarakat sipil sesuai kebutuhan. Dan langkah kelima yaitu membuka secara transparan hutang baru yang timbul untuk membiayai penanganan COVID-19, termasuk dari mana saja asalnya.

- Advertisement -

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan