Nadiem Targetkan Seluruh Sekolah Buka Opsi PTM, Ini Saran dari Para Epidemiolog

Berita Baru, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menargetkan pada Juli 2021 mendatang, diharapkan agar seluruh sekolah dapat memberikan opsi atau pilihan layanan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas.

“Yang target Juli 2021 adalah agar semua sekolah sudah melakukan tatap muka terbatas. Tapi kalau kita mencapai target itu di bulan Juli sekolah harus memulai dari sekarang,” kata Nadiem dalam konferensi pers Pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3/2021). 

Nadiem mengatakan, PTM secara terbatas di sekolah ini berlaku untuk semua zona Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski telah menjalankan PTM, sekolah juga diwajibkan untuk tetap menyediakan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Masih ada opsi atau pilihan PJJ. Kenapa masih ada PJJ, karena protokol kesehatan itu maksimalnya 50 persen dari jumlah siswa. Jadi ada dua opsinya tatap muka dan jarak jauh,” ujar Nadiem.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyebutkan, untuk seluruh sekolah dapat memberikan opsi PTM pada Juli 2021 mendatang harus melalui beberapa tahapan.

“Ada banyak dinamika yang bisa mungkin terjadi ketika pembelajaran tatap muka terjadi. Dan itu kan baru SKB, tentu itu harus diturunkan dengan petunjuk teknisnya lebih operasional,” kata Masdalina kepada Beritabaru.co, Rabu (31/3/2021).

Ketika pembuatan petunjuk teknis yang operasional ini digodok, Masdalina menyarankan agar sebaiknya Mendikbud Nadiem juga berdiskusi dengan para ahli epidemiolog membahas kapan suatu wilayah diperbolehkan untuk melangsungkan PTM. 

Sepanjang para epidemiolog, kata Masdalina, atau dinas kesehatan belum menyatakan bahwa suatu wilayah sudah aman dari terpaparnya Covid-19, sekolah jangan memberikan opsi PTM terlebih dahulu.

“Menurut ilmu epidemiologi ada standarnya bahwa suatu wilayah terkendali seperti misalnya terjadi penurunan kasus, ada 24 indikatornya. Wilayah harus menilai dirinya sendiri, mereka sudah harus mampu untuk membuktikan kepada masyarakat,” ujar Masdalina.

Namun demikian, Masdalina tidak memungkiri bahwa, saat ini memang sudah banyak sekolah yang memberikan opsi PTM, seperti sekolah berasrama, pesantren, hingga kampus.

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan, bagi sekolah yang ingin memberikan opsi PTM agar memenuhi angka positivity rate di suatu wilayah yakni 5 persen.

“Positivity ratenya kurang dari 5 persen baru boleh buka. Sekolahnya harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, ada cek suhu,” kata Yunis kepada Beritabaru.co, Rabu (31/3/2021).

Selain itu, Yunis menambahkan, di lingkungan sekolah baik itu tenaga pendidik dan kependidikan ataupun para murid, semuanya harus menggunakan masker, jaga jarak, desinfektan sebelum dan sesudah sekolah, dan pergerakan orang di sekolah harus diatur. 

Menurut Yunis, setiap daerah yang memiliki positivity rate di atas 10 persen, diwajibkan bagi pihak sekolah jangan memberikan opsi layanan PTM. Menurutnya, jika hal ini sampai terjadi, pemerintah daerah tidak bertanggung jawab. 

“Kalau dibuka berarti pemerintah daerahnya, pemerintah kabupaten, pemerintah kotanya, maupun dinas pendidikannya tidak bertanggung jawab, berarti departemen pendidikan kita tidak bertanggung jawab,” tandas Yunis. 

Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengingatkan, jangan sampai euforia opsi layanan PTM di seluruh sekolah ini tidak memperhatikan atau mengabaikan protokol kesehatan.

“Jadi harus dipastikan, protokol kesehatan ini menjadi kunci, PTM boleh dilakukan asal protokol kesehatan ini juga harus diberlakukan secara ketat,” kata Laura kepada Beritabaru.co, Rabu (31/3/2021).

Sebelum para murid mengikuti PTM secara terbatas, Laura juga menyarankan agar mereka harus dibekali dengan kemampuan untuk menjalankan protokol kesehatan secara benar dan disiplin. 

Meskipun demikian, Laura menyebut, kesiapan masing-masing sekolah terkait dengan protokol kesehatan harus ditingkatkan. Ia menilai seharusnya pihak sekolah dapat menyediakan satuan tugas Covid-19 yang tugasnya memantau keberlangsungan PTM.

“Jadi ketika protokol kesehatan sudah dilakukan tetap harus ada pengawasan monitoring, setelah ada pengawasan monitoring ketika ada kasus harus segera dikendalikan, jangan sampai terlambat,” tandas Laura.