Myanmar: Aung San Suu Kyi Hadiri Sidang Tuduhan Korupsi

Berita Baru, Internasional – Pada Jumat (1/10), Aung San Suu Kyi muncul di pengadilan tertutup untuk menghadiri sidang tuduhan korupsi, salah satu kasus yang paling serius dari sejumlah tuntutan hukum yang diajukan untuknya.

Aung San Suu Kyi, seperti dilansir dari The Guardian, dituduh melanggar undang-undang antikorupsi dalam empat kasus; menerima paket uang kertas dan emas batangan sebagai suap dari mantan kepala menteri Yangon, Phyo Min Thein; menyewa tanah pemerintah dengan harga diskon; dan menggunakan dana dari Yayasan Daw Khin Kyi, sebuah badan amal yang didirikan oleh Aung San Suu Kyi atas nama ibunya untuk membangun sebuah rumah.

Undang-undang antikorupsi menetapkan hukuman hingga 15 tahun penjara, hukuman terberat di antara kasus lain yang dihadapi Suu Kyi. Dia juga dituduh melanggar undang-undang rahasia resmi, yang diyakini dapat menyebabkan 14 tahun penjara.

Analis dan kelompok hak asasi manusia mengecam tuduhan itu sebagai upaya bermotif politik untuk mendiskreditkannya, Sementara PBB telah menegaskan kembali seruan agar Aung San Suu Kyi segera dibebaskan.

Digelar di kompleks pengadilan Dewan Naypyidaw, hadir Phyo Min Thein, seseorang yang mengaku memberi suap kepada Suu Kyi sebagai saksi. “Dia tampak tertekan dan tidak memandang Daw Aung San Suu Kyi bahkan ketika dia berjalan di depannya,” kata pengacara pembelanya, Khin Maung Zaw.

Nilai pasti dari dugaan suap yang dijelaskan di pengadilan tidak diketahui. Namun, media pemerintah menuduh Aung San Suu Kyi menerima uang tunai $600.000 (£445.000) dan 11,4kg emas.

Tim hukum Aung San Suu Kyi meminta hakim untuk menunda kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka belum menerima instruksi dari klien mereka. Dia baru menerima surat polisi pada Jumat pagi, kata Khin Maung Zaw.

Hakim mengatakan akan menunda pemeriksaan silang oleh pengacara pembela tetapi pemeriksaan saksi akan dilanjutkan.

Aung San Suu Kyi, memiliki kesempatan bertemu yang sangat terbatas dengan pengacaranya untuk mempersiapkan tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya, yang dapat menyebabkan dia menghabiskan puluhan tahun di penjara.

Sejak terjadinya kudeta militer oada 1 Februari, Myanmar dicengkeram oleh konflik yang memburuk, runtuhnya layanan kesehatan dan krisis ekonomi. Mata uang negara, kyat, telah kehilangan lebih dari 60% nilainya sejak awal September, menyebabkan kenaikan harga makanan dan bahan bakar.

Pada hari Kamis, sekretaris jenderal PBB, António Guterres, mengatakan dalam majelis umum bahwa pendekatan internasional yang terkoordinasi diperlukan untuk menanggapi “implikasi kemanusiaan yang serius, termasuk memburuknya ketahanan pangan dengan cepat, peningkatan perpindahan massal dan melemahnya kesehatan masyarakat. diperparah oleh gelombang baru infeksi Covid-19 di Myanmar”.

Dia juga menegaskan kembali seruan untuk pembebasan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang. Lebih dari 8.000 telah ditangkap sejak kudeta, dan lebih dari 1.100 orang tewas, menurut perkiraan PBB. Setidaknya 120 dilaporkan meninggal dalam tahanan

Kasus korupsi Aung San Suu Kyi akan dilanjutkan Jumat depan di Naypyidaw, sementara kasus kelima di bawah undang-undang antikorupsi juga diperkirakan akan disidangkan oleh pengadilan tinggi wilayah Yangon.

Sidang pengadilan yang melibatkan beberapa kasus lain terhadapnya sedang berlangsung, termasuk tuduhan pelanggaran undang-undang bencana alam karena melanggar pembatasan virus corona selama kampanye untuk pemilihan tahun lalu. Aung San Suu Kyi juga dituduh melanggar undang-undang komunikasi dan undang-undang impor dengan memiliki walkie-talkie secara ilegal.

Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia Human Rights Watch mengatakan, ada masalah prosedural yang serius terkait kasus tersebut. “Junta militer Myanmar tampaknya bertekad untuk mempercepat penuntutan Aung San Suu Kyi meskipun ada kegagalan terus-menerus untuk memberinya akses yang memadai ke penasihatnya,” katanya.

“Jelas bahwa junta melihatnya sebagai ancaman politik utama mereka dan ingin menempatkannya di balik jeruji besi secepat mungkin selama mungkin,” kata Robertson.

Terlepas dari kecaman internasional dan upaya negara-negara tetangga untuk bernegosiasi, militer tidak menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. Sebelumnya, militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan dalam waktu 12 bulan setelah kudeta, tetapi panglima militer, Min Aung Hlaing, memperpanjang batas waktu ini hingga Agustus 2023.