Mulai Panas, AS Berusaha Tenangkan Prancis yang Marah Setelah Australia Batalkan Kesepakatan Kapal Selam

Berita Baru, Washington – Amerika Serikat (AS) berjuang untuk ‘menenangkan’ Prancis, setelah Prancis dengan emosi memprotes pembatalan kesepakatan senjata utama Australia dan malah mendukung rencana pmbuatan kapal selam nuklir AS.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan ia menganggap Prancis sebagai ‘mitra penting’ dan tidak melihat ‘pemisahan regional’ antara sekutu Atlantik dan Pasifik.

“Kami ingin menemukan setiap peluang sekarang untuk memperdalam kerja sama transatlantik di Indo-Pasifik dan di seluruh dunia,” kata Blinken kepada wartawan, Kamis (16/9).

Diplomat yang juga fasih berbahasa Prancis itu juga mengatakan bahwa AS telah melakukan kontak dengan Prancis selama ‘24-48 jam terakhir’ untuk membahas perselisihan tersebut, menurut laporan AFP.

Sementara itu, seorang juru bicara kedutaan Prancis mengatakan bahwa kontak datang hanya setelah berita mulai bocor di pers.

Selain itu, rencananya Kedubes AS akan mengurangi perselisihan pada hari Jumat (17/9) tentang peran Prancis dalam pertempuran laut Revolusi Amerika yang menentukan.

Perkembangan cepat ini muncul setelah Presiden Joe Biden pada hari Rabu (15/9) memproklamirkan aliansi tiga arah baru antara AS, Australia dan Inggris dengan sebutan Pakta Aukus dalam bidang militer, utamanya kapal selam, sebagai aset utama untuk menantang China.

Prancis yang merasa ‘dipinggirkan’, memberikan respon keras atas hal tersebut mengingat Prancis merupakan aliansi tertua Amerika dan sangat kecewa kepada Biden lantaran tidak berbeda dengan pendahulunya “America First” Donald Trump.

Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan dia ‘sangat marah’ dan ‘rugi besar’ atas hilangnya apa yang pernah disebutnya ‘kontrak abad ini’, yang bernilai Aus$50 miliar (31 miliar euro, $36,5 miliar) ketika ditandatangani pada 2016.

‘Keputusan sepihak, tiba-tiba dan tak terduga ini sangat mengingatkan apa yang akan dilakukan Trump,’ kata Le Drian kepada radio France Info, dilansir dari AFP.

Di Australia, dia berkata, “Ini benar-benar menusuk dari belakang. Kami telah menjalin hubungan saling percaya dengan Australia. Kepercayaan ini telah dikhianati.”

Le Drian juga menyebut langkah AS sebagai ‘pelanggaran kepercayaan yang besar’ pada saat Prancis bekerja dengan Washington dalam mengoordinasikan kebijakan Asia.

Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan bahwa perubahan sikap Australia menunjukkan meningkatnya kebutuhan bagi orang Eropa untuk meningkatkan ‘otonomi strategis’ mereka sendiri.

‘Dalam hal geopolitik dan hubungan internasional, ini serius,’ katanya.

Terlepas dari kemarahan Prancis, kontrak kapal selam terbukti semakin kontroversial di Australia sebagian karena pembengkakan biaya.

Berbicara di Washington, Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan bahwa kapal selam yang ada di negara itu hanya akan memberikan keunggulan di tahun 2040-an dan bahwa kepala militer merekomendasikan untuk beralih ke versi bertenaga nuklir.

“Pada akhirnya keputusan yang kami buat didasarkan pada kepentingan terbaik keamanan nasional kami,” kata Dutton, menyebut tawaran Prancis “tidak lebih unggul” dari kapal selam nuklir yang dioperasikan oleh AS dan Inggris.

Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris yang mengakses teknologi nuklir AS untuk kapal selam.

Dutton mengatakan pihaknya juga terbuka untuk meningkatkan rotasi pasukan AS. Perdana Menteri Scott Morrison sebelumnya mengatakan bahwa Australia akan memperoleh rudal jelajah jarak jauh Tomahawk AS.

Australia telah berada di bawah tekanan diplomatik dan komersial yang kuat dari China, pasar utama untuk ekspor pertanian dan mineralnya, atas aliansi eratnya dengan Amerika Serikat.

Pada gilirannya, China juga memberikan respon keras atas pakta Aukus dan menuduh AS memulai perlombaan senjata.

Di Badan Energi Atom Internasional di Wina, utusan China Wang Qun menyebut langkah tiga arah itu sebagai “tindakan proliferasi nuklir belaka,” menurut kantor berita negara Xinhua.

“Ini bertentangan dengan tujuan, sasaran dan kewajiban inti dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) yang merugikan rezim non-proliferasi nuklir internasional dengan NPT sebagai inti dan upaya internasional yang sedang berlangsung di bidang ini,” kata Wang.