Mulai Gencar Lakukan Perluasan Pemukiman, Israel Akan Bangun Ribuan Unit Rumah Baru di Tepi Barat Tanpa Prosedur yang Biasanya

Berita Baru, Tepi Barat – Pemerintahan Israel setuju akan bangun ribuan unit rumah baru di Tepi Barat, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberi izin kepada Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk untuk mempercepat pembangunan permukiman ilegal, melewati langkah-langkah yang telah dilakukan selama 27 tahun.

Perizinan yang ditandatangani pada Minggu (18/6) itu akan memungkinkan Bezalel Smotrich untuk melewati proses enam tahap untuk membangun permukiman, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

“Kami akan terus mengembangkan proyek pemukiman dan memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut,” kata Smotrich, dikutip dari Reuters.

Rencana persetujuan 4.560 unit rumah di berbagai wilayah Tepi Barat dimasukkan dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel yang bertemu minggu depan.

Berbagai faksi mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa seluruh Tepi Barat akan segera berada di bawah kendali Israel.

Menanggapi itu, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatkan langkah itu adalah “eskalasi berbahaya untuk menyelesaikan aneksasi Tepi Barat.”

Sementara itu, Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007, mengatakan langkah itu hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan itu.

Otoritas Palestina mengatakan akan memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan pada Senin (19/6).

Langkah itu juga menunjukkan bahwa pemerintah Israel menempatkan perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki sebagai prioritas utama.

Partai Likud Netanyahu berjanji untuk “memajukan dan mengembangkan pemukiman di semua bagian tanah Israel – di Galilea, Negev, Dataran Tinggi Golan, dan Yudea dan Samaria” – nama-nama Alkitab untuk Tepi Barat yang diduduki.

Dorongan baru menempatkan Israel pada jalur tabrakan dengan sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat, yang mengatakan “sangat terganggu” oleh rencana perluasan pemukiman dan laporan perubahan proses perencanaan dan persetujuan pemukiman.

“Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai dan merupakan hambatan bagi perdamaian,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

“Kami meminta Pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania dan Sharm El Sheikh, Mesir dan kembali ke dialog yang ditujukan untuk de-eskalasi,” tambahnya.