Mulai 9 Juni, Korut akan Anggap Korsel sebagai Musuh

Berita Baru, Internasional – Hubungan antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pekan ini kembali memanas. Dikutip dari saluran berita milik pemerintah Korea Utara KCNA, Korut akan memutus komunikasi militer dan politik dengan Korsel mulai Selasa (9/6) pukul 12.00 waktu setempat.

Pemutusan hubungan ini muncul di tengah situasi kontroversial di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua negara, di mana para pembelot Korut telah menyebarkan selebaran propaganda di wilayah perbatasan dan di wilayah Korsel.

Selama beberapa pekan terakhir ini, para pembelot Korut menggunakan balon udara untuk menyebarkan selebaran propaganda tersebut, yang berisi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kim Jong Un dan ambisi nuklirnya.

“Kami tidak akan pernah menukar martabat kepemimpinan tertinggi kami untuk apa pun, tetapi mempertahankannya dengan mengorbankan nyawa kami,” tulis pernyataan dari KCNA.

Kim Yo Jong, adik Kim Jong Un dan pemimpin hubungan dengan Korea Selatan, menyebut para pembelot itu sebagai “sampah manusia” dan “anjing” yang telah mengkhianati tanah air mereka.

“Pihak berwenang Korsel berkomplot pada tindakan permusuhan terhadap DPRK oleh riff-raff, sambil berusaha menghindari tanggung jawab berat dengan alasan-alasan buruk. Ini telah mendorong hubungan antar-Korea menjadi bencana,” imbuh pernyataan itu.

“Kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu duduk berhadap-hadapan dengan pihak berwenang Korsel dan tidak ada masalah untuk berdiskusi dengan mereka, karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan kami,” tegas pernyataan itu.

Pernyataan itu juga menggaris bawahi bahwa Kim Yo Jong menekankan bahwa pekerjaan ke arah selatan harus benar-benar berubah menjadi seperti melawan musuh.

Kim Yo Jong juda mencatat bahwa dia dan para pemimpin DPRK lainnya “memberikan instruksi untuk sepenuhnya memutuskan semua komunikasi dan segala hubungan antara Utara dan Selatan,” sebagai upaya “menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu.”

Pemutusan komunikasi itu juga termasuk hotline (telepon langsung) antara kedua pemimpin negara dan juga kantor penghubung yang terletak di perbatasan Korea Utara.

Mengutip Sputnik, pada 6 Juni, Korea Selatan berjanji untuk melarang tindakan yang dilakukan para pembelot. Kemudian pada hari Senin (8/6), panggilan telepon penghubung harian pertama dari Selatan tidak dijawab; Namun, mereka menjawab panggilan kedua.

Secara de jure, Korut dan Korsel hingga kini masih dalam kondisi perang sejak 1950. Meskipun kedua negara telah menyepakati perjanjian genjatan senjata pada tahun 1953, namun mereka tidak pernah melakukan perjanjian damai. Dan perjanjian genjatan senjata itu bukan perjanjian permanen.

Ketika perundingan denuklirisasi dengan AS gagal pada awal 2019, situasi Korut dan Korsel perlahan mulai memanas. Korut mengambil sikap lebih defensif. Sementara Korea Selatan lebih mengambil langkah mundur, dan menyatakan janji tidak akan melanjutkan latihan militer dengan Amerika Serikat.

Amerika Serikat sendiri berharap untuk bisa bicara dengan Korut terkait program senjata nuklirnya dengan mengancam akan memberi sanksi ekonomi kepada DPRK jika tidak mau. Namun AS belum secara resmi memberikan sanksi ekonomi kepada Korut.