Militer Myanmar Putus Jaringan Nirkabel, Aktivis Pro Demokrasi Tidak Gentar

Berita Baru, Internasional – Mulai hari ini, Jumat (2/4), seluruh jaringan internet nirkabel di Myanmar diputus  atas perintah rezim junta militer.

Namun demikian, hal itu dan kebrutalan lainnya tidak menggentarkan para aktivis pro-demokrasi yang selama ini mengandalkan media sosial untuk menyampaikan ajakan berdemo, dan menyebarkan aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.

“Dalam beberapa hari kedepan tetap akan ada unjuk rasa. Lakukan unjuk rasa semampu kalian. Ayo bergabung,” tulis seorang tokoh aktivis Myanmar, Khin Sadar, melalui media sosial Facebook, seperti dikutip Reuters.

Sadar meminta penduduk melakukan unjuk rasa secara acak di lokasi tertentu, lalu segera kabur jika aparat keamanan datang.

Junta militer Myanmar sebelumnya sudah memerintahkan perusahaan penyedia jasa internet untuk memutus layanan data ponsel.

Meski begitu, para aktivis menggunakan radio amatir hingga pesan pendek (SMS) untuk membagikan ajakan demo. Sedangkan titik lokasi demo dibagikan melalui aplikasi peta di ponsel.

“Mari kita dengarkan radio bersama-sama. Mari saling telepon satu sama lain,” ujar Sadar.

Junta militer Myanmar tidak secara resmi menyampaikan keputusan pemutusan jaringan internet nirkabel itu.

Sampai saat ini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat bentrokan antara pedemo yang menentang kudeta dan aparat keamanan di Myanmar mencapai 543 orang.

Seorang polisi Myanmar yang bertugas di kota Tamu, dekat perbatasan dengan India, yang ikut berdemo mendukung gerakan pro-demokrasi meninggal dalam bentrokan dengan rekan sesama aparat.

Secara terpisah, bentrokan antara pedemo dan aparat keamanan Myanmar di kota Mandalay hari ini menyebabkan empat orang luka, dua di antaranya dalam kondisi kritis.

Sedangkan di Yangon, seorang pegawai bank Korea Selatan, Shinhan Bank, di kota itu tewas akibat ditembak di kepala pada Rabu lalu saat sedang berada di dalam kendaraan.

Para aktivis juga menggelar taktik baru, yakni mengirim karangan bunga dengan pesan-pesan perlawanan terhadap junta militer di lokasi tempat di mana ada aktivis atau penduduk yang meninggal akibat bentrokan dengan aparat.

Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand mendesak junta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.