Militer Myanmar Mencabut Izin Peliputan Kepada Lima Media

Berita Baru, Internasional – Militer Myanmar telah mencabut lisensi lima media untuk melakukan liputan secara independen terhadap protes anti-kudeta yang tengah bergejolak, merupakan pukulan besar bagi kebebasan pers di negara itu.

Mizzima, Suara Demokratik Burma (DVB), Khit Thit Media, Myanmar Now dan 7Day News masing-masing telah dicbut izinnya, menurut pengumuman di stasiun televisi negara MRTV.

Pengumuman itu menyebut bahwa “perusahaan tidak lagi diizinkan untuk menyiarkan atau menulis atau memberikan informasi dengan menggunakan platform media apa pun atau menggunakan teknologi media apa pun.”

Selama beberapa pekan terakhir sejak kudeta pada 1 Februari, berbagai platform media telah melaporkan secara ekstensif gelombang protes dan kebrutalan pasukan keamanan terhadap pemrotes yang terjadi di Myanmar.  Ratusan ribu pengunjuk rasa pro-demokrasi turun ke jalan untuk menyerukan agar militer mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Polisi dan pasukan menanggapi dengan represifitas yang tinggi, yang menewaskan lebih dari 50 orang. Pakar hak asasi memperingatkan bahwa militer telah mengadopsi pendekatan “tembak untuk membunuh”.

Pada Senin malam, sebelum junta mengumumkan akan melarang beberapa perusahaan media, tentara dan polisi menggerebek markas Myanmar Now, sebuah outlet berita yang meneliti Tatmadaw, atau militer, yang menyita komputer, bagian dari server data ruang berita dan peralatan lainnya.

Kantor-kantor tersebut dievakuasi sebagai tindakan pencegahan pada 28 Januari karena pembicaraan tentang kemungkinan kudeta yang semakin intensif pada saat itu, kata seorang perwakilan.

Hampir 1.800 orang ditahan selama tindakan keras militer, termasuk puluhan jurnalis. Brdasarkan video yang beredar minggu lalu, Kaung Myat Hlaing, seorang jurnalis yang bekerja untuk DVB di kota selatan Myeik, merekam dari balkonnya ketika pasukan keamanan mengepung apartemennya, berteriak agar dia turun dibarengi dengan suara tembakan yang terdengar jelas. Dia memanggil, mendesak tetangganya untuk membantunya. DVB kemudian mengkonfirmasi bahwa dia telah ditahan.

Enam jurnalis, termasuk jurnalis foto Associated Press Thein Zaw, didakwa melanggar undang-undang ketertiban umum karena meliput berita kudeta. Mereka bisa dipenjara hingga tiga tahun.

DVB mengatakan tidak terkejut dengan pembatalan lisensinya, menambahkan bahwa mereka akan terus mengudara di TV satelit dan online. “Kami mengkhawatirkan keselamatan reporter dan staf kami, tetapi dalam pemberontakan saat ini, seluruh negara telah menjadi jurnalis warga dan tidak ada cara bagi otoritas militer untuk menutup arus informasi,” direktur eksekutif Aye Chan Naing mengatakan kepada Associated Tekan.

Sejak kudeta, pengunjuk rasa membanjiri media sosial dengan rekaman protes, dan menggunakan Facebook Live untuk mendokumentasikan tindakan keras militer terhadap demonstran damai. Junta berusaha memblokir media sosial pada awal Februari, tetapi banyak yang menghindari pembatasan dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN). Namun, pada malam hari, ketika militer melakukan penggerebekan rumah, junta secara rutin melakukan penutupan internet secara nasional.

Pada Senin malam, pasukan keamanan memblokir sekitar 200 orang meninggalkan area empat jalan di kotapraja Sanchaung di kota Yangon, menurut kantor hak asasi PBB. Associated Press melaporkan bahwa penggeledahan dari pintu ke pintu dilakukan, polisi mencari pengunjuk rasa yang sembunyi di dalam gedung.

Sebuah kelompok hak asasi mengatakan kepada Reuters, sekitar 50 orang telah ditangkap di Sanchaung setelah polisi menggeledah rumah, meskipun pemeriksaan masih dilakukan.

Sementara para pengunjuk rasa terjebak, sekretaris jenderal PBB, António Guterres telah menyerukan pembebasan mereka “tanpa kekerasan atau penangkapan”.

Juru bicara Guterres, Stéphane Dujarric, mengatakan sekretaris jenderal telah mengikuti perkembangan di Myanmar, terutama di kotapraja, di mana ratusan pengunjuk rasa damai telah dibarikade di dalam kompleks apartemen perumahan selama berjam-jam.

Guterres juga menyebut pendudukan sejumlah rumah sakit umum di Myanmar oleh pasukan keamanan “sama sekali tidak dapat diterima.”

Pengepungan di Yangon terjadi setelah tiga pengunjuk rasa ditembak mati pada hari Senin. Di kota utara Myitkyina, pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan melepaskan tembakan selama bentrokan di jalan dengan pengunjuk rasa yang melempar batu. “Dua pria ditembak mati di tempat, sementara tiga lainnya termasuk seorang wanita ditembak di lengan,” kata seorang petugas medis kepada AFP.

Duta Besar Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn, telah menyuarakan dukungan untuk pengunjuk rasa, menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi, yang ditangkap bersama dengan anggota Liga Nasional Demokratnya.