Michael Gove: UE Harus Mengakui Inggris sebagai ‘Negara Berdaulat’

Berita Baru, Internasional – Pada hari Selasa (19/5), Kanselir Wilayah Lanchester Michael Gove hadir dalam acara terbaru House of Commons bersama dengan rivalnya dari Partai Buruh Rachel Reeves.

Mengutip Express, Michael Gove akan menghadapi pertanyaan tentang putaran ketiga pembicaraan pasca-Brexit, yang mana pada perundingan Brexit itu berjalan dengan alot bahkan dianggap akan menemui jalan buntu.

Dalam acara itu, Gove menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Partai Buruh selaku partai oposisi Brexit.

Gove berpendapat blok Brussel telah menunjukkan sedikit fleksibilitas selama tiga putaran terakhir perundingan dan negosiasi perdagangan. Ia juga mendesak agar Uni Eropa (UE) mau mengakui Inggris sebagai negara yang berdaulat untuk mencapai kesepakatan.

“Pemerintah tetap berkomitmen pada kesepakatan yang intinya adalah perjanjian perdagangan bebas … tetapi kesuksesan dari perjanjian itu tergantung pada apakah UE mau mengakui Inggris sebagai negara yang berdaulat,” ujar Gove dalam acara tersebut.

“Masih ada beberapa bidang yang mana kami memiliki perbedaan prinsip yang signifikan – terutama pada bidang perikanan, pengaturan tata kelola dan apa yang disebut sebagai ‘level playing field’,” imbuh Gove.

Dalam acara tersebut, Gove juga kembali menegaskan bahwa Inggris tidak akan memperpanjang periode masa transisi.

Mengutip Sputnik, dalam acara itu juga Inggris mengumumkan pengaturan tarif baru pasca-Brexit untuk menggantikan tarif sebelumnya dari UE. Pihak Inggris mempertahankan tarif 10 persen pada bidang transportasi mobil tetapi memotong pungutan pada impor rantai pasokan yang bernilai puluhan miliar dolar.

Sebelumnya, Inggris sudah puluhan tahun melakukan kebijakan perdagangan outsourching dengan UE. Dan kini, Inggris sedang berusaha mencari perjanjian dengan UE untuk bisa melakukan perdagangan bebas dengan negara-negara di seluruh dunia.

Inggris meninggalkan UE pada akhir Januari, namun untuk sisa tahun ini hingga 31 Desember 2020, Inggris masih terkena program tarif dari UE.

Pengenaan program tarif baru dari UE akan berlaku mulai Januari 2021. Dan itu menandai lepasnya Inggris dari program tarif UE yang menurut sebagian pejabat Inggris terlalu rumit.

Dan mulai Januari 2021, Inggris akan bisa berdaulat ketika melakukan negosiasi kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat dan bloknya yang berbasis di Brussel.

Akan tetapi, jika Inggris dan UE gagal mencapai kesepakatan perdagangan bebas di akhir tahun ini, maka harga bahan pangan pokok, mobil dan beberapa komoditas lain yang diimpor dari blok Inggris akan berpotensi meningkat tajam.

Program tarif baru yang ditawarkan Inggris, yang dikenal dengan Tarif Global Inggris, akan lebih sederhana dan lebih murah ketimbang program tarif dari UE yang dikenal dengan Tarif Eksternal Umum UE. Dan tarif baru Inggris itu akan berlaku terhadap negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dan menghapus semua tarif di bawah 2 persen.

Pembicaraan berikutnya dijadwalkan 1 Juni. Inggris meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Januari dan periode transisi pasca-Brexit akan berakhir pada tanggal 31 Desember.