Berita

 Network

 Partner

Menlu Myanmar Terbang ke Thailand untuk Pembicaraan Diplomatik Terkait Krisis di Negaranya
(Foto: Reuters)

Menlu Myanmar Terbang ke Thailand untuk Pembicaraan Diplomatik Terkait Krisis di Negaranya

Berita Baru, Internasional – Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, ditugaskan untuk terbang ke Thailand pada Rabu (24/2), untuk menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh kudeta dan perebutan kekuatsaan oleh Junta pada 1 Februari.

Wunna Maung Lwin, seperti dilansir dari Reuters, tiba di Thailand untuk upaya diplomatik oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), ketika masyarakat kembali turun ke jalan di Myanmar untuk aksi protes.

Indonesia, salah satu negara yang telah mengupayakan jalan keluar dengan bantuan sesama anggota ASEAN. Tapi tampaknya, upaya tersebut gagal pada Rabu pagi dengan pembatalan rencana perjalanan ke Myanmar oleh menteri luar negerinya.

Minggu ini, demonstrasi besar-besaran dan pemogokan sipil untuk menentang kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi serta tahanan lainnya semakin massif. Meskipun ada peringatan dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat membuat orang terbunuh.

Berita Terkait :  Myanmar Mencekam, 18 Demonstran dilaporkan Tewas

Pada Rabu Pagi (24/2), etnis minoritas bersama dengan staf dari kementerian energi melakukan unjuk rasa. Kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari protes dan kampanye pembangkangan sipil terkait pemogokan semakin meningkat.

“Perekonomian tidak berjalan dengan baik, sedang merosot,” kata pemilik toko elektronik Yangon Win Thein (56).

“Ini hanya akan kembali normal ketika militer mengembalikan kekuasaan kepada pihak pemenang yang dengan tulus kami pilih.”

Krisis tersebut telah memulihkan reputasi Myanmar sebagai negara bermasalah dari 10 negara ASEAN.

Indonesia, minggu ini telah mengusulkan rencana yang berpusat pada anggota ASEAN dengan mengirim pengawas untuk memastikan para jenderal menepati janji mereka untuk mengadakan pemilihan yang adil, kata salah satu sumber.

Berita Terkait :  Kim Jong Un Pimpin Pertemuan WPK tentang Pencegahan Perang Nuklir

Militer belum memberikan kerangka waktu untuk pemilihan baru, tetapi mereka memberlakukan keadaan darurat satu tahun ketika merebut kekuasaan sehingga kemungkinan besar pemilihan akan terjadi setelah itu.