Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Menkeu Tambah Anggaran PEN Jadi Rp627,9 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun) yang digunakan untuk membayar THR bagi PNS, Prajurit TNI dan Polri sebesar Rp11,4 triliun dan penerima pensiun atau tunjangan sebesar Rp7,6 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Menkeu Tambah Anggaran PEN Jadi Rp627,9 T



Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp627,9 triliun atau defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 5,7 persen.

Alokasi anggaran tersebut lebih tinggi dari perkiraan penambahan anggaran yang ia sampaikan 3 hari lalu, yakni Rp619 triliun.

“APBN #uangkita akan terus menjaga dan dijaga untuk melindungi rakyat dan Indonesia dengan akuntabel dan tata kelola yang baik dan hati-hati,” tulisnya Menkeu dalam akun Instragram pribadinya @smindrawati, Sabtu (6/2).

Menkeu merinci anggaran Rp627,9 triliun tersebut terdiri dari anggaran untuk bidang kesehatan Rp133,07 triliun, perlindungan sosial (Perlinsos) Rp148,66 triliun, program prioritas Rp141,36 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan Rp157,57 triliun, serta insentif usaha Rp47,27 triliun.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang kemudian disahkan menjadi UU, membolehkan defisit melebihi 3 persen hingga 2023.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi XI DPR, pekan lalu, Menkeu menyampaikan perkiraan alokasi anggaran PEN mencapai Rp553,1 triliun.

Rinciannya, Rp104,7 triliun untuk bidang kesehatan, Rp150,96 triliun untuk Perlinsos, Rp141,36 triliun untuk program prioritas, serta dukungan pembiayaan untuk UMKM dan korporasi Rp150,06 triliun.

Kemudian di luar itu, ada indikasi tambahan kebutuhan mendesak untuk penanganan dampak Covid-19 dan PEN 2021 yakni Rp14,6 triliun untuk bidang kesehatan, Rp36,6 triliun untuk Perlinsos dan Rp25,5 triliun untuk dukungan UMKM dan dunia usaha.