Menkeu Dorong Pemerintah Belanja Rp537,2 Triliun pada Desember 2022

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp537,2 triliun pada Desember 2022, dalam rangka meningkatkan momentum pemulihan ekonomi.

“Untuk tahun ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Hal itu diungkap dalam Konferensi Pers seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, yang dipantau secara daring, Kamis (1/12).

Menurut Sri Mulyani, tahun ini sudah memasuki Desember sehingga belanja harus segera diselesaikan mengingat belanja pemerintah pusat yang memiliki alokasi Rp1.119,5 triliun realisasinya sampai November masih 78,2 persen atau Rp876 triliun.

Menkeu menyebut, apabila seluruh kementerian/lembaga (K/L) melakukan belanja sampai akhir tahun dengan mengikuti pola tahun lalu yaitu realisasinya mencapai 96 persen maka pada Desember ini harus dicairkan Rp203 triliun dari belanja pusat.

Untuk belanja daerah yang alokasinya Rp1.196 triliun pun baru terealisasi Rp818 triliun atau 68,2 persen sampai November dan jika juga mengikuti pola tahun lalu dengan realisasi mencapai 93 persen maka pada Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar Rp294 triliun.

“Dengan demikian total operasi APBN dan APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk Desember ini saja,” ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani memastikan akan terus mendukung K/L dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan APBN 2022 sebagai cara dalam meningkatkan momentum pemulihan ekonomi. 

“Namun itu tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” tegasnya.

Sementara itu untuk 2023, ia berharap K/L dan pemda mulai menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun bisa langsung dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.