Menjelang Pertemuan PBB, India Harus Memberikan Kejelasan Posisi Terkait Jaringan 5G

Berita Baru, India – International Telecommunication Union (ITU) atau Persatuan Telekomunikasi Internasional sebagai organisasi tertua yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah teknologi informasi dan komunikasi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pertemuan daring bulan depan.

Menjelang pertemuan daring itu, operator telekomunikasi di India telah menghubungi sekretaris telekomunikasi federal untuk menegaskan dan mengkonfirmasi rencana India dalam pelelangan, uji coba dan peluncuran jaringan 5G.

Sebagai bagian dari pertemuan ITU, India diharuskan memberikan kejelasan posisinya di sektor jaringan 5G. Dengan demikian Komite Persiapan Nasional India (NCP) harus segera merumuskan sikap New Delhi.

Rajan Mathews, direktur jenderal Asosiasi Operator Seluler India (COAI), telah menulis surat kepada sekretaris telekomunikasi federal, Anshu Prakash.

“Untuk Komite Persiapan Nasional (NPC) dan Kelompok Studi Nasional yang relevan (NSGs) agar segera memulai pekerjaan persiapan untuk mencapai posisi Administrasi India dalam penyebaran berbagai perlengkapan 5G,” tulis Mathew dalam surat mengutip Sputnik.

Mengutip salah satu sumber anonim, disebutkan bahwa pemerintah India bahkan belum menunjuk komite untuk membahas sikap India tentang uji coba dan alokasi spektrum 5G.

Untuk saat ini, India telah menggunakan teknologi jaringan 4G yang terjangkau dan cukup cepat.

Pada tahun 2019, India akan melakukan lelang baru spektrum 4G dengan kekuatan baru 700 MHz dan 2.500 MHz pada bulan April 2020. Rencana tersebut saat ini ditangguhkan dan mungkin akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pada bulan Februari, perusahaan teknologi yang berbasis di AS, VIAVI merilis sebuah laporan berjudul “Keadaan Penyebaran 5G.”

Laporan itu mencatat bahwa jaringan 5G berkecepatan tinggi telah membuat terobosan di 378 kota di 34 negara. Korea Selatan memimpin terbosan itu di mana 85 kota di Korsel sudah mendukung 5G. Tiga negara dengan peringkat tinggi lainnya adalah China, AS, dan Inggris.