Menimbang Mitra Kementerian Investasi di DPR

Berita Baru, Jakarta – Wacana pembentukan Kementerian Investasi terbukti ketika DPR RI menggelar Rapat Konsultasi sebagai pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka membahas Surat Presiden Nomor RI-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Hasil rapat tersebut mencakup persetujuan terhadap penggabungan Kemristek dengan Kemdikbud, dan pembentukan Kementerian Investasi.

Hasil rapat tersebut kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (9/4) lalu.

Ekonom Senior CSIS Indonesia Fajar B Hirawan memberikan catatan, yang terpenting menurutnya bukan soal pembentukan kementerian barunya, melainkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya yang berdampak kepada masyarakat.

“Menurut saya ada atau tidaknya Kementerian baru tidak terlalu menjadi sesuatu yang signifikan dampaknya karena yang terpenting adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas dari kementerian atau lembaga tersebut,” jelas Fajar kepada Beritabaru.co pada Minggu (11/4).

Lebih lanjut Fajar menilai terbentunya Kementerian Investasi akan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, serta lebih fokus mengawal kemudahan perizinan sampai kegiatan usaha benar-benar dapat beroperasi.

Selain itu, Fajar juga menyarankan agar Kementerian Investasi nantinya dapat seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dan semangat UU Cipta Kerja.

“Jika bicara target, semangat pemulihan ekonomi nasional dan semangat UU Cipta Kerja diharapkan dapat seiring sejalan dengan pembentukan Kementerian ini,” saran Fajar.

Ditanya lebih jauh tentang Komisi DPR yang paling tepat untuk bermitra dengan Kementerian Investasi, Fajar menyebut Komisi yang selama ini mengurus bidang kerja di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian atau Kemenko Bidang Maritim dan Investasi.

“Komisi yang terkait perekonomian pastinya. Komisi VII mungkin ya. Intinya Komisi yang selama ini mengurusi bidang kerja di bwh Kemenko Perekonomian atau Kemenko Maritim dan Investasi,” papar Fajar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC), Hanafi menuturkan, mitra kerja Kementerian Investasi juga akan ditetapkan melalui kesepakatan.

Berdasarkan bidang kerjanya, IPC menilai Komisi DPR yang berpotensi menjadi mitra Kementerian Investasi adalah Komisi XI maupun Komisi IV.

“Ini juga ditentukan berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau lihat bidang kerjanya, kemungkinan bisa di Komisi XI atau Komisi IV atau keduanya,” terang Hanafi.