Menghormati Perbedaan di Tiongkok

Veronika Saraswati
China Study Unit Convenor-CSIS Indonesia

Tiongkok adalah negara kesatuan dari paduan multi-etnis yang dididirikan oleh masyarakat dari semua kelompok etnis. Selain terdiri dari beragam etnis, masyarakat Tiongkok juga terdiri dari beragam penganut agama dan aliran pemikiran filsafat budaya terutama Budha, Taoisme, Islam, Katolik, dan Kristen. Sebagian besar etnis minoritas di China memiliki kepercayaan agama, dan beberapa kelompok etnis percaya pada agama tertentu, misalnya, masyarakat Tibet percaya pada Buddhisme Tibet. Sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Rakyat Tiongkok tentang kebebasan beragama warga negara, pemerintah Tiongkok telah merumuskan kebijakan khusus untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama etnis minoritas dan menjamin semua aktivitas keagamaan warga negara etnis minoritas. Di Tiongkok, apakah itu masyarakat Suku Tibet, Suku Mongolia, Suku Tu, Suku Yugu, dan kelompok etnis lain yang percaya pada Buddhisme Tibet, atau Islam Suku Hui, Suku Uyghur, Suku Kazakh, Suku Dongxiang, Suku Baoan, Suku Kirgiz, Suku Tajik, Suku Uzbek, Suku Tatar, masyarakat kelompok etnis, serta masyarakat dari beberapa kelompok etnis seperti Suku Miao dan Suku Yao yang percaya pada agama Kristen dapat melaksanakan kegiatan keagamaan mereka dan bahkan dilindungi undang-undang. Saat ini, terdapat lebih dari tiga puluh ribu masjid di Tiongkok, terdapat dua puluh tiga ribu masjid di Xinjiang. Di Kota Tibet juga terdapat lebih dari seribu tujuh ratus tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan Buddha Tibet. Penghargaan pada penganut agama juga dilakukan lewat penyediaan sarana kantin halal yang khusus menjual makanan untuk mahasiswa Muslim di setiap kampus di Tiongkok; sejumlah rumah makan yang menjual makanan halal juga banyak dijumpai di seluruh kota di daratan Tiongkok.

Xinjiang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah Tiongkok sejak zaman kuno，dan tidak pernah ada yang disebut sebagai ‘Negara Turkestan Timur’ dalam sejarah. Apa yang disebut ‘Turkistan Timur’ adalah upaya beberapa kekuatan luar Tiongkok yang ingin merusak stabilitas dan mempengaruhi secara negatif pembangunan Tiongkok.  Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Tiongkok telah secara efektif menerapkan kebijakan otonomi etnis minoritas di Xinjiang. Pembangunan kota Xinjiang telah berkembang pesat. Saat ini standar hidup masyarakat di Xinjiang telah jauh meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu. Dapat diperkirakan bahwa di masa depan, ekonomi dan masyarakat Xinjiang akan mengalami perkembangan yang berkelanjutan dan stabil. Keadaan pembangunan ekonomi yang baik dan keadaan masyarakat yang stabil membuat pihak di luar negeri Tiongkok ingin mengganggu perkembangan politik dan ekonomi di Xinjiang dengan kepentingan tertentu. Namun, upaya memecah belah kesatuan dan stabilitas dalam negeri ini tidak akan berhasil sebab Pemerintah Tiongkok memiliki kekuatan dan strategi tepat untuk melawan tindakan intervensi luar dalam bentuk apapun. Semua kebijakan dan upaya Pemerintah Tiongkok semata-mata adalah untuk memastikan keadilan sosial dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Upaya kekuatan luar dengan tujuan untuk provokasi ke arah gerakan separatis untuk memecah Xinjiang tidak akan berhasil.

Media massa yang memberitakan abuse of power Pemerintah Tiongkok dalam memperlakukan warga beragama Islam dengan tidak adil terutama di Provinsi Xinjiang sebenarnya tidak berdasarkan fakta. Justru sebaliknya, pemerintah Tiongkok sangat menghormati dan melindungi keragaman budaya dan agama Xinjiang. Sebab Pemerintah Tiongkok menghargai perbedaan, dalam filsafat Tiongkok kuno perbedaan adalah unsur dasar pembentuk kesatuan, yang menjadi factor dasar mendorong pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Melihat keragaman dalam perspektif ini justru mendorong pembangunan ekonomi komperehensif dan berkelanjutan di Xinjiang. Beberapa media Barat kerapkali membuat berita yang tidak berdasarkan objektivitas sehingga menyebarkan berita bohong yang menyesatkan pembaca. Para pembaca jika tidak berusaha mencari referensi lain yang objektif tentu akan memiliki pemikiran bias dalam menilai kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Xinjiang. Hak asasi manusia sesungguhnya digunakan untuk alasan untuk kamuflase kepentingan politiknya yaitu memecah belah stabilitas nasional Tiongkok dan menjalankan strategi containment pada Tiongkok.

 Selain negara Barat, Australia juga kerap melancarkan tuduhan pada Tiongkok telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang tanpa dasar pijakan pada fakta yang objektif. Mari kita lihat fakta yang sesungguhnya. Pada akhir tahun 2020, berdasarkan laporan yang dikeluarkan pemerintah Australia tentang penyelidikan empat tahun atas kejahatan perang Angkatan Pertahanan Australia di Afghanistan dapat diketahui bahwa  Australia melakukan tindakan kekerasan brutal dengan pembunuhan dan penyiksaan yang menewaskan 39 warga sipil termasuk anak-anak dalam 23 insiden mematikan. Tindakan kejam dan brutal tersebut melibatkan 25 tentara Australia sebagai pelaku.[1] Tindakan berdarah yang tidak manusiawi itu merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang seharusnya dipertanggungjawabkan pelaku di Mahkamah Internasional. Secara objektif tampak bahwa justru Australia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat di Afganistan. Standard ganda hak asasi manusia yang kerap dilakukan Barat dan Australia sekutunya telah melanggar visi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perdamaian dunia dan menghancurkan norma internasional.  Bukankah hak asasi manusia dan demokrasi merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh Barat?

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Xinjiang terus berkembang, masyarakatnya harmonis dan stabil, mata pencaharian masyarakat terus meningkat, dan semua kelompok etnis hidup bahagia dan hidup rukun. Pemerintah Tiongkok mendorong provinsi yang terletak di kawasan pesisir untuk mendirikan perusahaan di Xinjiang dengan tujuan meningkatkan pembangunan perekonomian untuk penduduk Xinjiang lewat investasi langsung dan membangun kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan di Xinjiang. Xinjiang merupakan daerah hub penting dari Jembatan Kontinental Eurasia, oleh karena itu Provinsi Xinjiang secara aktif mempromosikan pembangunan transportasi, perdagangan dan logistik di bawah kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dan secara komprehensif memperdalam kerja sama dan pertukaran internasional di bawah inisiatif BRI.

Tiongkok berkomitmen serius untuk bertindak memerangi dan mengisolasi teroris dan ekstremis agama di Xinjiang, menyatukan seluruh masyarakat dengan latar belakang beragam suku dan agama, dan melindungi kegiatan keagamaan yang sah, makin memajukan pembangunan ekonomi dan social. Kemakmuran dan kebahagiaan seluruh masyarakat, dan kemajuan sosial selalu menjadi visi Pemerintah Tiongkok serta kepentingan mendasar masyarakat semua suku di Tiongkok. Persatuan dan kerukunan masyarakat Tiongkok menjadi syarat utama yang sudah dan akan terus dipenuhi demi bersama untuk peremajaan (rejuvenation) Tiongkok. Kebijakan anti-terorisme melalui tindakan pencegahan dan deradikalisasi yang diambil oleh pemerintah di Xinjiang telah memenangkan dukungan dua puluh lima juta orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang. Fakta juga membuktikan bahwa langkah-langkah tersebut telah mencapai hasil yang positif. Kebijakan ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas di Xinjiang, tetapi juga berkontribusi pada praktik anti-terorisme internasional.

[1]   Australian war crimes and racist fantasies in Afghanistan   https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/3/australian-war-crimes-and-racist-fantasies-in-afghanistan