Berita

 Network

 Partner

Mendikbud Geser Anggaran 3,2 T untuk Sekolah Terpapar COVID-19
Foto: Dok Mendikbud

Mendikbud Geser Anggaran 3,2 T untuk Sekolah Terpapar COVID-19

Berita Baru, Jakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menggeser anggaran sebesar Rp3,2 triliun buat sekolah swasta dan negeri yang terpapar COVID-19. Anggaran tersebut didapat dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja.

“Perubahan yang terjadi karena adanya krisis COVID-19, dua-duanya BOS afirmasi dan kinerja sekarang difokuskan untuk (sekolah) di daerah yang terdampak COVID-19,” terangnya, pada konferensi video, Jumat (19/6).

Dijelaskan juga oleh Nadiem bahwa BOS afirmasi sebelumnya diberikan untuk sekolah negeri di daerah 3T yaitu terdepan, terpencil dan terluar. Sementara BOS kinerja bagi sekolah negeri dengan kinerja baik.

Dia menilai, di tengah pandemi seperti ini, ada banyak banyak sekolah di luar daerah 3T yang terpuruk secara ekonomi. Itu pun, lanjut Nadiem, juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta.

Berita Terkait :  Pemprov Banten Izinkan KBM Tatap Muka Khusus Sekolah di Daerah Pelosok

“Tadinya (dana BOS afirmasi dan kinerja) untuk sekolah negeri, tapi kita buka untuk sekolah swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta sebagai institusi paling rentan karena banyak [pembayaran] SPP tertunda,” tuturnya.

Nadiem juga menerangkan, nantinya setiap sekolah akan mendapat dana dengan hitungan Rp60 juta per tahun. Bahkan, pihaknya menargetkan dana tersebut diterima 56 ribu sekolah di 33 ribu desa dan kelurahan.

Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sekolah untuk menerima bantuan dana, yakni berada di daerah 3T atau terdampak bencana corona.

Kemudian memiliki proporsi siswa dengan keluarga ekonomi miskin, menerima jumlah dana BOS rendah, dan memiliki jumlah guru non-PNS lebih banyak atau proporsi guru tidak tetap.

Berita Terkait :  Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar

Sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sempat menyinggung kendala ekonomi di sekolah swasta karena orang tua enggan atau tak mampu membayar SPP selama pandemi corona.

Sejumlah pihak lain pun kerap menyuarakan kendala ekonomi sekolah swasta karena kurangnya pemasukan di tengah pandemi.