Berita

 Network

 Partner

Miskin

Mendes Halim: Warga Miskin Ekstrem itu Ada Dua Model

Berita Baru, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut bahwa warga miskin di Indonesia bisa dibagi menjadi dua secara umum.

Pertama adalah warga miskin ekstrem yang multidimensi. “Warga miskin ini memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan,” ungkapnya secara tertulis melalui akun resmi Instagramnya, Rabu (6/10).

Kedua merujuk pada warga miskin yang masih mungkin untuk bertahan hidup.

Pandangan ini ia sampaikan dalam konferensi pers terkait penanganan Kemiskinan Ekstrem.

Presiden Jokowi, kata Halim, memiliki target bahwa Indonesia harus bebas kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

“Targetnya sampai nol persen,” ujarnya.

Sebagai langkah awalnya, Kemendes PDTT sedang menyiapkan sejumlah 35 kabupaten atau kota untuk dijadikan pilot project target Jokowi di atas.

Berita Terkait :  3 Mantan Pejabat Jiwasraya Divonis Penjara Seumur Hidup

“Kemendes sedang menyiapkan itu di tahun 2021 ini,” kata Mendes.

Dalam konferensi pers ini pun, Halim menyinggung soal perbedaan data yang ada di lapangan.

Menurutnya, hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab itu bisa diatasi dengan konsolidasi langsung ke desa.

“Soalnya, lokus penanganannya kan di desa. Jadi, itu bisa ditangani dengan konsolidasi langsung,” jelasnya. 

Di tempat yang berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menengarai bahwa penuntasan kemiskinan ekstrem bisa diwujudkan dengan dua hal: kolaborasi dan konvergensi.

Dalam Kunjungan Kerja yang dilakukannya bersama Mendes PDTT ke Provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/10), Amin menjelaskan penuntasan kemiskinan ekstrem sangat berat, tetapi bisa ditangani dengan kolaborasi.

Berita Terkait :  Muswil PKB se-Indonesia, Gus AMI Yakin PKB Tembus Tiga Besar Pemilu 2024

“Dengan kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah di semua tingkatnya, kampus, pelaku usaha, LSM, media, dan sebagainya, kemiskinan pasti dapat ditanggulangi,” tegas Amin.

“Ini pun harus diimbangi dengan pemusatan pada satu titik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan programnya. Harus ada konvergensi,” imbuhnya, sebagaimana dilansir dalam situs resmi Kemendes PDTT.