Mendagri Ancam Pecat Pj Kepala Daerah yang Gagal Kendalikan Inflasi

Berita Baru, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingatkan penjabat (Pj) kepala daerah agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Dia mengancam akan menggantinya jika tidak ada tindakan konkret.

Menurut Tito, dirinya akan melaporkan kepada Presiden Jokowi jika ada penjabat kepala daerah yang tak mampu mengendalikan peningkatan inflasi di wilayahnya.

“Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian,” kata Tito mengutip siaran pers.

“Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” sambungnya.

Menurut Tito, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah.

Kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.

“Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj., ini sudah ada 101 Pj., tahun ini ada 170, Pj.-Pj. ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” terangnya.

Dia mengamini bahwa inflasi di Indonesia masih relatif terkendali. Berdasarkan data, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah.

Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).

“Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri,” kata dia.

Sejauh ini, Tito mengatakan ada banyak daerah yang melakukan intervensi dengan baik meski jumlahnya menurun.

Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).

Lalu jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.

Tito menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/1). 

Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menghadapi inflasi demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi.