Megawati Harusnya Beri Kesempatan Anak Muda Unjuk Kemampuan

Berita Baru, Jakarta – Pernyataan yang dilontarkan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sekaligus ketua partai terbesar di Indonesia, soal “jangan paksakan anak jika tidak punya kompetensi” menarik perhatian publik.

Banyak yang kemudian berspekulasi, lontaran itu ditujukan ke SBY, mantan anak buahnya di kabinet yang kemudian mengalahkannya di pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009.

Mega dan SBY hingga sekarang memang tampak tidak akur.

Tetapi menurut Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (IdecenterS), Girindra Sandino, maksud Mega juga dapat diartikan sebagai otokritik bagi PDIP.

“Tapi ada juga yang menerka lontaran itu ditujukan kepada Jokowi. Menyindir langkah Gibran Rakabuming, anak tertua Presiden RI sekarang yang ngotot maju dalam pemilihan  Walikota Surakarta,” kata Girindra Sandino, di Jakarta, Minggu (23/2).

Namun kata Girindra, ada juga yang menduga, pernyataan Megawati itu juga untuk dirinya sendiri. Untuk Puan Maharani, putrinya.

Megawati seakan menegaskan, bahwa dirinya tak akan memaksakan anaknya sendiri jika memang tak punya kompetensi. Misalnya memajukan dalam sebuah kontestasi politik.

“Tapi terlepas dari itu semua, konstitusi di negeri ini menjamin seseorang untuk duduk di pemerintahan. Dalam UUD 1946 ditegaskan, bahwa “setiap warga negara juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Itu sangat jelas diatur dalam 1945 Pasal 28D ayat 3,” katanya.

Bahkan, kata dia, dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga dinyatakan, “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.”

“Tapi saya sepakat, untuk poin kompetensi yang disoroti Megawati. Memang kompetensi diperlukan untuk sebuah posisi. Apalagi ini posisi jabatan publik. Posisi kepala daerah atau bahkan presiden,” ujarnya.

Kompetensi, ujar Girindra, mesti jadi pertimbangan. Jejak rekam seseorang perlu dilacak, untuk setidaknya melihat, yang bersangkutan punya kemampuannya atau tidak. Layak atau tidak.

“Tapi menilai kompetensi seseorang itu sifatnya subjektif. Kadang persepsi terhadap orang lain, antara satu orang dengan yang lainnya berbeda.”

“Yang pasti, Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43 ayat menyatakan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Saya pikir ini juga mesti jadi pegangan. Jangan sampai, otoritas seseorang di partai menghambat seseorang untuk maju, karena bagaimanapun setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tapi, soal kompetensi juga jangan diabaikan,” terang Girindra.

Intinya, kata Girindra, hak politik seseorang itu adalah hak asasi. Hak yang dijamin secara universal.  Girindra berpendapat, term jangan dipaksakan dalam pernyataan Megawati bisa ditafsirkan macam-macam.

Mungkin, lebih bijak, Megawati bisa memberi ruang bagi anak muda berani untuk belajar mengasah kemampuannya. Dan Megawati punya kesempatan untuk melahirkan anak-anak muda yang diinginkannya. Anak muda yang punya kompetensi. Siapa pun itu. Lewat partai. Partai yang diklaim partai kader.

“Ini harusnya kesempatan bagi Megawati untuk melahirkan anak muda yang kompeten seperti yang diinginkannya. Lewat partainya, Mega bisa ‘memaksa’ kader muda yang punya potensi untuk menunjukan kompetensinya yang mungkin belum terasah,” kata Girindra.

Lewat PDIP, kata Girindra,  kader-kader muda itu bisa belajar. Mengasah kompetensinya.  Karena bagaimanapun menempa seorang kader partai biar dia jadi politisi yang pinilih itu, butuh proses panjang. Jangan buat anak muda itu takut untuk jadi pemimpin.

“Megawati harusnya juga mengatakan, maju saja wahai anak muda walau kompetensimu  belum layak diperhitungkan, ini politik, bukan ilmu pasti yang eksak. Semua kemungkinan dapat terjadi. Asah terus kemampuanmu dari sekarang. Jangan takut tantangan. Dengan begitu PDIP bisa jadi partainya anak muda yang hebat-hebat,” kata Girindra.

Ketum BMI: Rakyat Hakim dan Juri yang Lebih Fair

Di tempat terpisah, kepada Beritabaru.co, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi mengajak masyarakat untuk berfikir positif menanggapi pernyataan Megawati. Katanya, siapapun yang akan mengajukan calon pemimpin perlu menimbang kemampuanya.

“Namun jangan sampai statemen tersebut menjadi penghalang bagi proses pengkaderan anak muda. Semakin peluang kepemimpinan anak muda dibuka, semakin besar kita dapat memproduksi calon pemimpin yang hebat. Itu artinya proses penyiapan kader bangsa bisa berjalan subur dan sehat,” dosen Fisip Unisba Blitar itu mempringatkan.

Lain dari itu, Farkhan mengatakan: “menilia kemampuan sanggup dan tidaknya, tentu tidak bisa hanya berdasar pandang pribadi semata. Biar rakyat yang menilai, toh rakyat yang akan menentukan pilihan untuk seseorang pantas atau belum, sanggup atau tidak sanggup.”

“Rakyatlah hakim dan juri yang baik dan fair,” pungkas Farkhan.

Farkhan menilai rakyat saat ini sudah makin dewasa dan teliti. Politik kepemimpinan tidak lagi ditentukan patronase. “Biarkan anak muda berkembang dan belajar, yang tua tinggal memberi saran dan mengingatkan jika ada yang salah,” tutupnya. [AD]