Berita

 Network

 Partner

Polusi udara
(Foto: Antara)

Masyarakat Kecewa Pemerintah Pusat Ajukan Banding Terkait Polusi Udara di Jakarta

Berita Baru, Jakarta – Masyarakat yang menggugat pemerintah terkait polusi udara di Jakarta kecewa dengan langkah pemerintah pusat yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada 30 September 2021.

“Kami kecewa dan merasa pemerintah telah mementingkan ego ingin menang melawan 32 warganya, ketimbang fokus pada perbaikan kualitas udara,” kata salah satu warga yang menggugat Khalisah Khalid dikutip dari Tempo, Jumat, 8 Oktober 2021.

Khalisah menuntut pemerintah agar serius menangani masalah polusi udara di Ibu Kota. Ia merupakan seorang ibu dari anak yang punya reaksi alergi kuat terhadap kotornya udara Jakarta.

“Generasi muda Indonesia, salah satunya anak saya, harus terus menderita hidup dalam udara kotor ini,” ujar dia.

Berita Terkait :  Presiden Jokowi Cabut Perpres Izin investasi Miras

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan masyarakat sipil soal polusi udara di Ibu Kota. Hakim memerintahkan para tergugat yaitu Presiden, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI mematuhi putusan tersebut.

Hanya Gubernur DKI Anies Baswedan yang menyatakan tak akan banding dalam kasus ini. Ia akan melaksanakan rekomendasi pengadilan.

Sementara itu, kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Ayu Eza Tiara mengatakan walaupun Gubernur DKI memutuskan tidak naik banding dan secara otomatis setuju untuk menerapkan perintah pengadilan.

“Tetapi tanpa upaya dari pemerintah pusat yang memegang kunci dalam memperbaiki mekanisme supervisi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di ketiga provinsi, maka implementasi di daerah tidak dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berita Terkait :  Penelitian: Efek Polusi Udara Lebih Mematikan Ketimbang HIV/Aids

Penolakan tersebut juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil IBUKOTA (Inisiatif Bersihkan Udara dan Semesta), mereka telah membuat petisi daring untuk meminta dukungan dari publik bersama mendorong tujuh tergugat untuk menjalankan perintah dan putusan pengadilan soal polusi udara di Jakarta.