Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Aksi Kamisan
Aksi Kamisan Kalimantan Timur. (Foto: Instagram @aksikamisankaltim)

Masyarakat Kaltim Ekspresikan Perjuangkan Keadilan Melalui Aksi Kamisan



Berita Baru, Jakarta – Aksi Kamisan Kalimantan Timur merupakan aksi damai yang digelar setiap hari Kamis di depan kantor Gubernur Kaltim, sejak 2 Agustus 2017 lalu, sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan perjuangan keadilan.

Pencetus gerakan ini, Kahar Al Bahri atau yang akrab disapa Bang Ocha mengatakan bahwa Aksi Kamisan membawa misi merawat ingatan dengan mengingatkan pemerintah terkait kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di tanah air.

“Visi Aksi Kamisan, melawan impunitas. Misinya merawat ingatan dengan mengingatkan pemerintah setiap Kamis. Terus menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi untuk mendapat keadilan,” kata Bang Ocha kepada Beritabaru.co, Minggu (30/10).

Menurut Bang Ocha, gerakan yang terinspirasi dari Aksi Kamisan di Jakarta oleh Ibu Sumarsih ini juga bertujuan meminta pemerintah untuk  memastikan tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

“Sudah  4 tahun Aksi Kamisan Kaltim. Aksi yang kami lakukan sejak tahun 2017 ini, berarti sudah berjalan 217 kali. Ini aksi solidaritas yang sudah dimulai dari tahun 2007 oleh ibu Sumarsih di Jakarta yang  anaknya tewas di peristiwa Semanggi satu,” ujarnya.

“Dengan bermodalkan kenekatan, semua kami lakukan secara bergotong royong dan mandiri. Biaya operasional kami dapatkan dengan cukup mengedarkan toples bening bekas permen, di setiap gelaran Aksi Kamisan dan sumbangan individu yang dibatasi hanya 500 ribu,” ungkap Ocha.

Aksi Kamisan Kaltim adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi melalui karya apa pun. Bentuknya bermacam-macam, mulai baca puisi, narasi, orasi, pantun, dan lainnya.

“Perlengkapan dan peralatan aksi kami dapatkan secara murah dan irit biaya, berkat bantuan dari kawan-kawan gerilyawan Kamisan. Bahkan materi orasi, puisi, musik perform, kami isi secara bergantian, agar keberlanjutan aksi,” jelasnya.

Aksi Kamisan Kaltim banyak dikunjungi oleh mahasiswa, pelajar  dan aktivis muda, tak jarang juga Aksi Kamisan Kaltim dikunjungi oleh dosen-dosen yang ingin menyampaikan aspirasinya atau hanya ingin menyaksikan.

Selama Aksi Kamisan Kaltim berjalan, tema-tema yang diangkat juga menyesuaikan dengan hari-hari nasional seperti hari Anti Korupsi, International Women Day, dan hari-hari besar lainnya.

Selain itu, Aksi Kamisan juga mengangkat isu-isu kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat .

Aksi Kamisan
(Foto: Dok. Aksi Kamisan Kaltim)

Seperti  pada Kamis, 28 Oktober 2021 kemari, Aksi Kamisan Kaltim bersama Bunga Terung menyuarakan kebijakan palsu politik global dalam menahan laju pemanasan global dengan mengurangi pengeluaran gas rumah kaca (GRK).

“Pada tanggal 31 Oktober-12 November akan terselenggara Konferensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB Yang juga di sebut Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glaslow Scotland yang dihadiri oleh 196 negara penandatangan,” katanya,

Ocha melihat, COP26 tidak akan bisa menyelesaikan krisis iklim dan hanya akan menjadi latihan greenwashing terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah dunia karena banyak para politisi yang terus membawa konflik kepentingan para pemain industri ekstraktif di seluruh dunia.

“Jika COP bisa mengatasi krisis Iklim mengapa dibutuhkan sampai 26 kali pertemuan dan membahas yang itu-itu saja. Dimana kata-kata besar dan janji palsu terus diutarakan, akan tetapi tanpa aksi nyata dan seakan tidak mengerti sains sambil terus membiarkan keadaan makin memburuk,” tegasnya.

Ocha menjelaskan, Kaltim sendiri terus menjadi wilayah pengerukan dan penghancuran hutan yang massif dari tahun ke tahun, padahal penyebab utama krisis iklim adalah pembongkaran hutan dan pembakaran energi.

Selain itu, lanjutnya, 71% penyebab krisis iklim hanya disebabkan oleh 100 perusahaan  dan sebagian diantaranya ada di Kaltim.

“Yang kita butuhkan adalah memastikan adanya kedaulatan masyarakat dalam sistem pembuatan kebijakan dan penentuan pembangunan para negara, melalui adanya balai masyarakat yang berdaulat, acak, adil dan representatif, terbebas dari kekuasaan terpusat dan konflik kepentingan,” tuturnya.

Karena untuk keluar dari krisis iklim membutuhkan partisipasi aktif dari semua kalangan untuk menyebarkan kebenaran seluas luasnya agar menjadi mandat untuk semua lapisan masyarakat bisa berkolaborasi guna membantu situasi.

“Mari bersama-sama bersuara dan beraksi agar para pemangku kebijakan bisa cepat sadar bahwa yang dilakukan sekarang adalah membawa kita berlari ke jurang kehancuran ekologis dan keruntuhan sosial,” tukas Ocha.