Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

PMII Jatim
PKC PMII Jatim: Kritik 120 Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur

Massa PMII Bawa 9 Tuntutan, Saat Pelantikan DPRD Jatim



Berita Baru, Surabaya – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur (Jatim), menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD provinsi Jawa Timur ketika prosesi pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024.

Dalam aksinya, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jatim membawa 9 tuntutan kepada 120 angota dewan provinsi Jawa Timur.

“Mereka yang dilantik hari ini merupakan wakil rakyat, bukanlah wakil partai politik, bukan wakil kelompoknya, juga bukan wakil dari korporasi”, teriaknya.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan tantangan dan janji politik anggota dewan provinsi Jatim lima tahun kedepan.

“PMII hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tanggung jawab moral dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tetap setia mengawal masyarakat lemah dan terpinggirkan. Baik secara politik, ekonomi atau karena ketidakpedulian pemerintah kepada rakyat kecil”, teriaknya.

Sejumlah problem diantaranya, ledakan konflik-konflik agraria di jawa timur semakin meningkat, masalah distribusi lahan yang masih jauh dari cita-cita dan keadilan, persekongkolan antara pemerintah dengan pengusaha yang menghasilkan banyak impor, pelayanan kesehatan masyarakat, derasnya gelombang tenaga kerja asing, dan eksploitasi sumberdaya alam pada kebijakan industri ekstraktif pertambangan.

“5 tahun kedepan, rakyat jawa timur menggantungkan nasibnya kepada mereka yang sudah resmi dilantik”, tutupnya.

Berikut 9 Tuntutan PKC PMII Jatim:

  1. Terbitkan Peraturan tentang kesejahteraan tenaga pendidik
  2. Awasi BPJS sebagai fungsi jaminan kesehatan
  3. Mendorong terwujudnya reforma agraria sesuai UUPA No. 5 tahun I960
  4. Tolak revisi undang-undang tentang ketenagakerjaan pekerja asing
  5. Hapus RPJMD serta RTRW terkait eksploitasi sumber daya alam industri
  6. Terbitkan PERDA tentang penanganan kemiskinan
  7. Awasi impor bawang putih secara transparan
  8. Mendorong terwujudnya PERDA tentang keterbukaan lapangan pekerjaan
  9. Mendukung segala upaya penguatan KPK
    [ap/PMII Jatim]