Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gresik Diresmikan KemenPAN-RB

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gresik Diresmikan KemenPAN-RB



Berita Baru, Gresik – Upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan reformasi birokrasi diwujudkan dengan adanya program MPP (Mall Pelayanan Publik) di seluruh kabupaten dan kota. Saat ini sudah terdapat 40 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Gresik, Gedung MPP yang berlokasi di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Gresik, diresmikan langsung oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Prof. Diah Natalisa, didampingi Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah serta puluhan pejabat di lingkungan Pemda Gresik. MPP ini merupakan bentuk gebrakan baru pelayanan publik berbasis IT dan mendorong kecepatan dan percepatan layanan.

Bupati Fandi Ahmad Yani mendorong adanya MPP ini bisa mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Sehingga akses masyarakat semakin termudahkan.

“Tidak hanya ada, namun bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di kabupaten Gresik untuk menuju perubahan Gresik yang lebih baik. Dengan diimbangi dengan peningkatan pelayanan oleh birokrasi pemerintahan,” katanya.

Bupati Gus Yani mengungkapkan, MPP ini juga bisa menjadi salah satu akses informasi publik yang telah tertuang dalam UU. No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang ditopang oleh kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan melibatkan masyarakat.

Sementara itu, Prof. Diah menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Sarana dan prasarana yang ada di gedung MPP harus terus ditingkatkan.

“MPP ini juga harus dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta pengawasan dan inovasi yang berkelanjutan.” Jelasnya.

Sebagai catatan, MPP tersebar di seluruh kabupaten dan kota bertujuan untuk pembenahan birokrasi dan mempercepat pelayanan publik yang efisien. Hal ini guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.