Berita

 Network

 Partner

Mahmoud Abbas: Palestina Mundur dari Semua Perjanjian dengan Israel

Mahmoud Abbas: Palestina Mundur dari Semua Perjanjian dengan Israel

Berita Baru, Internasional – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, memberikan peringatan kepada Israel bahwa ia tak segan-segan mencabut perjanjian bilateral antara dua negara tersebut jika Tel Aviv terus memperluas ekspansi wilayahnya hingga ke bagian-bagian Tepi Barat.

“Otoritas Palestina telah secara tegas mengakhiri semua perjanjian dengan Israel dan AS di tengah niat Tel Aviv untuk memperpanjang kedaulatannya atas tanah Palestina,” kata kepala Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, Selasa (19/5).

“Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina hari ini telah mengeluarkan semua kewajiban berdasarkan semua perjanjian dengan pemerintah Amerika Serikat dan Israel, termasuk yang terkait dengan keamanan”, tambah Abbas kepada saluran TV Al Jazeera.

Sebagaimana dilansir dari Sputnik News, Rabu (20/5), perjanjian yang dimaksud oleh Abbas diduga mencakup serangkaian dokumen yang ditandatangani pada tahun 1990 an selama proses penyelesaian konflik Israel-Palestina di antaranya adalah Kesepakatan Oslo, Protokol Hebron 1997 dan Memorandum Sungai Wye 1998.

Berita Terkait :  Israel Hancurkan Paksa Bangunan ‘Ilegal’ Palestina

Langkah yang diambil oleh Palestina terjadi di tengah rencana Tel Aviv untuk memperluas kedaulatannya atas bagian-bagian Tepi Barat yang didukung oleh Washington.

Abbas mengecam AS, menuduh pemerintahan Trump tidak adil terhadap rakyat Palestina. “Kami menganggap Amerika Serikat sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakadilan terhadap rakyat Palestina, kami menganggap mereka sebagai mitra utama pemerintah Israel dalam semua keputusan untuk bermusuhan,” kata Abbas dalam pidatonya.

Menurut pernyataan Abbas, Palestina siap kembali untuk menegosiasikan konflik Israel-Palestina lagi, asalkan ada pihak ketiga yang berpartisipasi.

“Negosiasi dapat diadakan dengan partisipasi internasional melalui konferensi internasional yang damai sesuai dengan hukum internasional,” kata Abbas.

Pemerintah persatuan Israel yang baru dibentuk oleh Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz mengungkapkan rencana untuk memperluas kedaulatan atas bagian-bagian Tepi Barat yang akan dilakukan pada 1 Juli berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Berita Terkait :  Peneliti: Perjanjian Iran-Suriah akan Perkuat Pertahanan Udara Suriah di Tengah Serangan Israel

Usulan Trump tersebut telah direncanakan sejak Januari, yaitu perluasan kedaulatan Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan serta pengakuan Yerusalem sebagai ibukota berdaulat Negara Israel.  Namun demikian, Abbas terus bersikeras untuk memulihkan perbatasan pra-1967 di tanah Palestina.