Mahfud MD Sebut Lebih Baik Ada DPR dan Parpol Meskipun Jelek

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak menginginkan pembubaran DPR dan partai politik, dalam situasi apapun.

Menurutnya, pilihan tersebut sangatlah buruk karena lebih baik memiliki DPR dan partai politik meskipun memiliki kekurangan daripada tidak memiliki sama sekali.

“Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek,” kata Mahfud saat menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu (2/4/2023) seperti dikutip dari Antara.

Mahfud menjelaskan bahwa di beberapa negara yang menerapkan sistem monarki, potensi kesewenang-wenangan sangatlah besar dan masyarakat tidak memiliki kendali terhadapnya.

Mahfud mencontohkan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi. Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya karena perbedaan pandangan politik dengan khalifah.

“Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, di negara demokrasi, meskipun partai politiknya memiliki kekurangan, mereka dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia tidak berpikir untuk mengubah negara menjadi non-demokrasi dan memilih untuk memperbaiki partai politik dan DPR secara bersama-sama.

“Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa partai politik adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara sehingga tata kelola dan proses rekrutmen politikinya harus diperbaiki.