Mahfud MD Bersyukur Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Mahfud MD bersyukur melihat hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menguat.

“Alhamdulillah, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, keseluruhan dinilai baik. Bahkan jika dilihat dari tren beberapa kali temuan sebelumnya, trennya juga mengalami peningkatan,” tulis Menko Polhukam Mahfud MD dalam akun Instagram pribadinya, Senin (12/7).

Diketahui, Mahfud MD menjadi salah satu pembicara dalam launching hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk ‘Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi’.

“Hari ini jam 10.00 waktu Saudi, saya menyempatkan diri untuk sharing di acara launching hasil survei Indikator Politik Indonesia, atas undangan sahabat saya Mas Burhan Muhtadi. Walau bergabung dari KJRI Jeddah, saya menyimak dengan baik angka-angka hasil survei yang telah dilakukan Indikator pada bulan Juni lalu,” ungkapnya.

Diketahui, hasil Survei Indikator yang dilakukan pada Adapun survei dilakukan pada 16-24 Juni 2022 dengan total 1.200 responden. Sampel berasal dari seluruh provinsi, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin disebut meningkat di angka 67,5%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,6% dari angka pencapaian pada April lalu atau sebelum adanya reshuffle kabinet, yakni sebesar 59,9%.

Sementara terkait kondisi politik nasional juga meningkat menjadi 31% yaitu sangat baik (1,2%), baik (29,8%), sedang (41,5%), sementara yg menilai buruk (17,2%), sangat buruk (2,0%) dan abstain (8,3%).

Adapun kondisi penegakan hukum nasional naik lbh signifikan menjadi 45,8 persen, yakni sangat baik (1,7%) baik (44,1%) biasa (30,4%), sementara yg menilai negatif (20,7%) buruk (18,4%) sangat buruk 2,3%) abstain (3,1%).

Keamanan nasional juga dinilai publik semakin baik hingga mencapai 61,3%, yaitu sangat baik (2,6%), baik (58,7%) sedang (27,7%), sementara responden yg menilai buruk (9,3%) sangat buruk (0,7%), dan abstain (1,0%).

“Bagi pemerintah, survei semacam ini dari berbagai lembaga kredibel, selalu dijadikan acuan dan cermin dalam menjalankan pemerintahan. Kami selalu mengikuti dan mendiskusikan hasilnya untuk langkah-langkah perbaikan,” pungkas Mahfud MD.