Luluk Hamidah Minta Pemerintah Proteksi Petani

Berita Baru, Jakarta – Menyikapi dirugikannya petani karena adanya pemotongan dana yang besar dari sektor pertanian untuk kesehatan, Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah angkat bicara.

Luluk menilai, kebijakan pemerintah selama ini memang tidak berpihak pada para petani. Hal tesebut terlihat dari ketidaktegasan pemerintah dalam menyerap hasil panen petani.

Menurutnya, pemerintah harusnya mampu untuk memasang harga yang lebih tinggi dibanding para tengkulak, sehingga para petani akan menjual hasil panennya ke pemerintah dan di waktu bersamaan pemerintah akan mampu mengontrol harga bahan pokok di pasar.

“Saat pemerintah membiarkan petani menjual hasil panennya ke tengkulak, ke pasar bebas, ini berbahaya. Produksi bahan pokok itu sangat strategis, jadi pemerintah harus punya kontrol atasnya,” kata Luluk.

Meski dalam kenyataannya anggaran nasional tidak difokuskan pada sektor pertanian sebagai sektor kunci, lanjut Luluk, setidaknya ketika pemerintah bisa andil dalam penyerapan hasil panen petani, ini sudah merupakan suatu kabar baik.

Adapun terkait perbedaan antara yang disampaikan Presiden dan Menteri Keuangan–antara semangat kemandirian pangan dan pemangkasan anggaran di Kementan–, Luluk melihat hal tersebut sebagai anomali. Hal itu mengingat, pembagian anggaran sudah dibahas dan dipertimbangkan secara matang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Jadi, pengalihan-pengalihan atau refocussing seperti ini sangat tidak bermanfaat, apalagi keperluannya untuk vaksin,” ujarnya.

Luluk menambahkan, kesehatan dan pertanian adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan dan penting untuk disikapi secara porposional. Andaipun seseorang bisa sehat, tetapi tidak memiliki asupan makanan yang cukup, bukankah ini malah menjadi suatu potret yang lucu.

“Ya simpel sih. Keduanya itu penting. Kalau dana untuk kesehatan kurang ya harusnya sedari awal disiapkan, bukan malah memotong anggaran pertanian. Apa dosa pertanian coba?” Ungkapnya

Tidak sampai di sini, Luluk Hamidah juga menyinggung soal 270 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan asupan gizi cukup. Angka ini, kata Luluk, bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga untuk menunjang asupan makanan sehat untuk mereka dibutuhkan anggaran yang cukup pula.

“Soal pangan, ini tidak bisa ditunda. Ini adalah hak setiap warga negara. Ini berhubungan dengan HAM,” tegas Luluk.

“Betapapun, pemotongan anggaran ini pasti berdampak pada kebijakan pertanian tahun 2021 yang itu artinya, para petani akan segera terkena dampaknya, entah itu tentang subsidi pupuk, benih, dan penyerapan produksi,” imbuhnya.

Tentang ini, sebagaimana disebut Luluk, dari pihak Kementan sendiri belum tahu secara jelas, sehingga belum ada respons resmi yang muncul.

Namun, terlepas dari semua itu, Luluk berpesan bahwa di masa pandemi ini, seyogyanya dijadikan momentum untuk introspeksi dan bangkit.

“Yang jelas, ayolah kita semua ini introspeksi, baik di tingkat personal atau pun nasional dan lantas bangkit kembali,” pungkas Luluk.