Foto: Istimewa

LSI Rilis Temuan Baru, Praktik Korupsi di Indonesia Dinilai Meningkat

MAF
10/01/2021
Subscribe

Beritabaru, Jakarta – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan rilis survei terbarunya tentang Pilkada dan Politik Uang di masa Pandemi Covid-19 secara daring melalui Zoom Meeting dengan konsep Webinar, Minggu (10/1).

Ada banyak temuan yang diulas dalam rilis ini. Salah satunya, seperti disampaikan oleh Djayadi Hanan (Direktur Eksekutif LSI), adalah meningkatnya praktik korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir.

“Yang menilai adanya peningkatan kebanyakan dari perempuan, mereka di usia produktif, dan yang berpendidikan tinggi,” ungkap pria yang juga sebagai pemantik dalam diskusi ini.

Dalam acara yang dihadiri oleh Djohermansyah Djohan (Profesor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri), Titi Anggraini (Dewan Pembina Perludem), dan Burhanuddin Muhtadi (Penulis buku Kuasa Uang) ini dipaparkan juga tentang pandangan masyarakat yang negatif terhadap suap dan gratifikasi.

Mayoritas 66.2% melihat bahwa suap dan gratifikasi, termasuk uang politik, adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Adapun sekitar 29.3% memiliki penilaian sebaliknya.

Berita Terkait : Membangun Harapan Pemberantasan Korupsi di Tengah Stagnasi dan Tantangan Demokrasi

“Jika soal korupsi tadi suara negatif banyak datang dari perempuan, kelas berpendidikan, dan usia produktif, maka untuk kasus suap, suara negatif datang dari hampir semua kategori sosial-demografi,” jelas Djayadi.

Meski demikian, menurut Djayadi, yang menjadi headline dalam rilis tersebut berkisar antara partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak kemarin (9/12/2020) dan praktik money politic.

Berdasar hasil survei, apa yang dikhawatirkan sebelumnya tidak terjadi. Pandemi tidak membuat partisipasi publik terhadap Pilkada menurun. Begitu juga dengan politik uang yang rupanya juga tidak mengalami peningkatan.

“Dari survei yang kami lakukan, menemukan bahwa partisipasi dalam Pilkada di masa pandemi ini tidak mengalami penurunan, kendati belum juga mencapai target standar dari KPU (77.5%). Selain itu, soal money politic, praktik tersebut masih terjadi dan tidak ada peningkatan, relatif sama dengan Pilkada sebelum Pandemi,” kata Dyajadi.

Sebelum dilakukannya survei pada 11-14 Desember 2020, sebagaimana disinggung oleh Riska Halida dari LSI yang juga merangkap sebagai moderator dalam Webinar, banyak yang menilai bahwa Pilkada yang dilakukan di tengah pandemi bisa berdampak pada rendahnya partisipasi publik karena masih terbayang-bayang covid-19 dan meningkatnya politik uang lantaran di masa pandemi banyak kluster pengangguran lahir.

Di lain sisi, lanjut Riska, itu juga bisa berakibat pada penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk biaya kampanye lingkaran tertentu, terutama petahana.