LP Ma’arif NU PBNU akan Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Berita Baru, Jakarta — Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). LP Ma’arif NU akan menyatukan langkah bersama organisasi pendidikan lainnya guna melakukan uji materi atas masuknya klaster pendidikan dalam UU Ciptaker.

“Kita akan bersama-sama dengan aliansi yang kemaren yang menolak RUU Ciptaker dari unsur pendidikan kita akan bergerak bersama lagi untuk judicial review (uji materi),” terang Ketua LP Ma’arif NU PBNU, KH. Z. Arifin Junaidi, MBA, dikutip dari laman resmi LP Ma’arif.

Kiai yang akrab disapa Kiai Arjuna juga menerangkan, pihaknya merasa dikelabui DPR. Sebab, sebelum disahkan, sudah ada jaminan jika klaster pendidikan akan ditarik dari draf RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Kita sudah berdiam diri karena ada jaminan bahwa pendidikan didrop dari RUU Ciptaker. Ternyata kemudian masuk (UU Cipta Kerja). Saya tidak tahu yang rancang ini bagaimana,” tuturnya.

Diketahui, secara mengejutkan, klaster pendidikan tetap ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Padahal, sebelumnya Komisi X DPR memastikan jika klaster pendidikan dicabut dari Rancangan UU Ciptaker.

Selanjutnya, Kiai Arjuna menyayangkan sikap diam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut dia, Kemendikbud seharusnya bisa memebrikan suara atas fakta masuknya klaster pendidikan dalam UU Ciptaker.

“Tapi semua ini hitungannya bisnis, ya kita mau bagaimana. Terus terang sangat kecewa,” tegasnya.

Kiai Arjuna menyebut tidak akan berharap lagi kepada Kemendikbud. Dia menilai, bahwa saat ini tidak ada kementerian yang berpihak kepada masyarakat.

“Dari semua kementerian di pemerintah ini tidak ada yang berpihak pada rakyat, termasuk Kemendikbud. Dari awal Kemendikbud ke mana, tidak pernah saya dengar suaranya mengenai RUU ciptaker ini,” tutupnya.