Langkah Strategis Menguatkan Ekonomi Syariah di Sulbar

Berita Baru, Mamuju – Dalam lima tahun terakhir, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tengah pemulihan ekonomi, menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini semakin diperkuat dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di berbagai provinsi, termasuk di Sulawesi Barat (Sulbar).

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan terus berkembang pesat. Salah satu faktor pendorong utamanya adalah penguatan kelembagaan dan peningkatan sinergi antara pusat dan daerah melalui KDEKS.

“Pembentukan KDEKS merupakan upaya untuk membumikan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin meluas, memberikan dampak signifikan bagi perekonomian wilayah, dan pada akhirnya memperkokoh ekonomi nasional,” ujar Wapres saat menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulbar di Hotel Grand Maleo Mamuju, Rabu (22/05/2024).

Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan sejumlah arahan kepada KDEKS Provinsi Sulbar yang baru dikukuhkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.

“Pertama, susun program dan target yang terarah dan terukur keberhasilannya, serta berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah telah menyediakan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, termasuk pengalokasian anggarannya. Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulbar segera mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program strategis yang diperlukan.

“Program yang disusun semestinya juga memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan, stunting, dan mendukung pembangunan inklusif, sehingga manfaatnya terasa nyata dan merata,” tambahnya.

Wapres juga menginstruksikan KDEKS Sulbar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan keunggulan daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi syariah di Sulbar. “Kaji dan gali potensi unggulan daerah pada keempat fokus pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian wilayah,” pintanya.

Selain itu, sektor-sektor unggulan rantai nilai halal, seperti pertanian dan peternakan terintegrasi, perlu terus dikembangkan. Sulbar diharapkan dapat menjadi lumbung pangan yang mendukung ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara.

“Upaya hilirisasi sektor-sektor ini akan meningkatkan penghasilan petani dan pekebun. Jadi, masyarakat kecil akan memperoleh manfaat yang besar,” imbuhnya.

Wapres juga menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur ekosistem guna menjaga keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini. “Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang,” tuturnya.

Selain menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulbar, Wapres juga meresmikan pembukaan Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah (PEKSyar) Sulawesi Barat Tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan nasional, termasuk Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, yang melaporkan bahwa Sulbar memiliki potensi besar dalam ekonomi dan keuangan syariah didukung oleh dominasi penduduk muslim dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

“Jumlah pondok pesantren yang mencapai 86 dengan total 12.867 santri, serta potensi sumber daya melimpah seperti mineral, perkebunan, dan perikanan, menjadi pendukung pengembangan ekonomi syariah di Sulbar,” ujar Bahtiar.