Kupas Reklamasi Ancol, Barometer Jakarta Nilai Anies Hobi Berdusta

Berita Baru, Jakarta — Kumpulan mahasiswa Jakarta yang tergabung ke dalam Barometer Jakarta gelar diskusi publik secara daring dan luring, mengupas tentang problematika reklamasi Ancol yang akhir-akhir ini mengundang banyak kontroversi di muka publik. Kegiatan dilaksanakan, Senin (27/07), Kedai Kopi Politik, Jalan Pakubuwono VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring oleh 30 (tiga puluh) orang mahasiswa melalui laman Youtube ‘Bolongopi’ juga diisi oleh beberapa narasumber. Diantaranya, Ketua Umum Bamus Betawi 1982 H. Zainuddin, Jaringan Warga Jakarta (JAWARA) Sanni A. Irsan, Barometer Jakarta Muhammad Farhan dan KIARA dengan menyampaikan melalui Rekaman Video.

Menurut Muhammad Farhan, bahwa apa yang sebenarnya terjadi terkait teluk Jakarta adalah kenyataan bahwa retorika Anies berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Seperti bahwa Anies bicara A (tolak reklamasi), kenyataan dalam kebijakan ia B (melaksanakan reklamasi).

Sikap ini menunjukkan bahwa Anies tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Sikap mencla mencle Anies soal reklamasi membuktikan Anies tidak pernah memikirkan nasib warga Jakarta, dalam hal ini warga nelayan di pantai Jakarta. Reklamasi yang dilakukan Anies adakah bukti dia bukan pemimpin amanah dan tidak peduli warganya.

Gubernur Anies terlihat nyata bohong soal reklamasi teluk Jakarta dan semua penolakannya hanya sekadar retorika saja, sementara pada realitasnya ia tidak menolak sama sekali proyek tersebut dan tetap bermain.

Muhammad Farhan menambahkan, bahwa Anies tidak memiliki integritas dan tidak dapat dipercaya. Semua omongannya dusta dan tidak sejalan dengan prilakunya. Pemimpin seperti ini tidak layak dicontoh dan dipercaya.

“Anies terlihat inkonsisten dengan omongannya sendiri. Menolak reklamasi dengan berbagai retorika saat maju di Pilkada DKI 2017, lalu sekarang melaksanakan kebijakan yang dulu ditolaknya. Anies tidak amanah, tukang bohong, tidak peduli pada warganya. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok tertentu. Reklamasi adalah bukti Anies mencla mencle,” tegas Farhan yang juga menjabat sebagai Sekretaris PKC PMII DKI Jakarta.

Senada dengan Koordinator Barometer Jakarta, Sanni, yang mewakili Jaringan Warga Jakarta Utara (JAWARA), mengatakan bahwa kebijakan Anies mengeluarkan Kepgub 237 tahun 2020 dianggap ingkar janji kepada JAWARA.

Ia menjelaskan, “Dari awal kami tidak mempermasalahkan tanah yang 20 Hektar, karena sudah jadi. Yang kami permasalahkan adalah tanah yang berukuran 130 Hektar, yang masih menjadi lautan.”

Lebih lanjut, “Karena bagi kami, membuat tidak adanya daratan menjadi daratan, apapun itu, namanya tetap reklamasi. Dan ini melukai kita semua,” tegas Sanni.

Sementara itu, menurut KIARA yang diwakili oleh Parid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA, menyebut bahwa keputusan Anies nomor 237 tahun 2020 terbukti cacat hukum, lalu dari segi lingkungan Anies kembali mencemari wilayah pesisir Teluk Jakarta akibat Reklamasi tersebut.

Dipenghujung acara, Ketua Umum Bamus Betawi 1982 yang biasa di sapa Haji Oding menyebutkan, bahwa sudah saatnya Kepgub Reklamasi dicabut dan Gubernur harus melakukan koordinasi dan duduk bersama dengan para stakeholder di Jakarta.

“Ini udah sangat bermasalah, Kepgub Reklamasi udah saatnya dicabut dan Gubernur harus koordinasi dengan para stakeholder, sesepuh betawi, kyai dan ulama DKI Jakarta.”