Kuatkan Kerja Sama, Menteri LHK Indonesia ajak Menteri Iklim dan LH Norwegia Tinjau Lokasi Prioritas Rehabilitasi Mangrove

Berita Baru, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengajak Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Espen Barth Eide ke salah satu lokasi prioritas rehabilitasi mangrove di Teluk Balikpapan.

Pada kunjungan kerja, Minggu (11/9) kemarin itu, Kedua menteri mengunjungi dan melakukan penanaman mangrove di Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Siti menerangkan bahwa kedatangan Menteri Espen Barth Eide dan kegiatan penanaman hari ini adalah bentuk niat untuk kerja sama baru Norwegia dan Indonesia dalam bidang iklim dan lingkungan khususnya REDD+.

“Hari ini kita ada di salah satu spot kerja BRGM, untuk rehabilitasi mangrove yang juga bagian dari upaya kita untuk mengatasi degradasi lahan. Selama di Balikpapan, kita akan berdiskusi tentang rehabilitasi mangrove dan juga tentu tentang Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ungkap Menteri Siti, dalam keterangannya.

Sementata itu, Menteri Espen Barth Eide usai melakukan penanaman mangrove mengungkapkan bahwa pihaknya senang dapat hadir di Desa Sotek, sebagai simbol untuk kerja sama kuat dan solid Indonesia dengan Norwegia. 

“Kami bangga dan sangat menyukai kerja nyata Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Menteri Siti yang fokus dalam agenda penyelamatan lingkungan,” terang Menteri Espen Barth Eide.

Menteri Espen Barth Eide juga menyampaikan bahwa ekosistem mangrove, serta kawasan hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh dunia, sebagai pengendali dampak perubahan iklim dengan menyerap emisi.

Pada kunjungan kerja tersebut, Kedua menteri didampingi juga oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, Dyah Murtiningsih, serta para pejabat pimpinan tinggi dari KLHK, BRGM, dan Kementerian Kelautan Perikanan.

.