Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Kritikus dan Intelektual India Mengundurkan Diri dari Universitas Ashoka Usai Kritik Pemerintah Modi
(Foto: The Guardian)

Kritikus dan Intelektual India Mengundurkan Diri dari Universitas Ashoka Usai Kritik Pemerintah Modi



Berita Baru, Internasional – Pratap Bhanu Mehta, salah satu intelektual publik India yang terkenal karena kritiknya yang tajam terhadap pemerintahan Narendra Modi, mengundurkan diri dari jabatannya di sebuah universitas bergengsi di Inida.

Pengunduran diri Mehta, seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (19/3), memicu berbagai asusmi terkait menyusutnya hak dan kebebasan akademis untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan.

Pratap Bhanu Mehta mengundurkan diri sebagai profesor ilmu politik di Universitas Ashoka pada hari Senin. Dalam surat pengunduran dirinya, Mehta menuliskan: “Hubungan saya dengan universitas dapat dianggap sebagai tanggung jawab politik”.

Ashoka adalah universitas seni liberal elit di negara bagian Haryana, yang mengelilingi Delhi dan diatur di tingkat negara bagian oleh partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) Modi.

Didirikan tujuh tahun lalu, Ashoka telah melahirkan tokoh-tokoh bergengsi seperti Mehta, yang pernah menjabat sebagai wakil rektor.

Menyusul pengunduran diri Mehta, beberapa profesor lainnya mengundurkan diri pada hari Rabu, sebagai solidaritas kepada Mehta. Arvind Subramanian, seorang ekonom dan mantan penasihat ekonomi utama untuk Modi, menulis dalam surat pengunduran dirinya bahwa dia telah hancur karena kepergian Mehta. “Bahkan Ashoka – dengan status pribadinya dan didukung oleh modal swasta – tidak dapat lagi memberikan ruang untuk ekspresi akademis dan kebebasan sangat mengganggu,” tulis Subramanian.

Dalam beberapa bulan terakhir, akademisi, jurnalis, aktivis, dan bahkan pelawak dituduh melakukan hasutan karena menentang kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk demonstrasi, kritik di media sosial, atau secara tertulis.

Bulan lalu, pemerintah negara bagian Uttarakhand, yang diperintah oleh BJP, mengumumkan bahwa orang-orang yang mengkritik pemerintah di media sosial dapat didiskualifikasi dari pekerjaan, hibah atau kontrak pemerintah, pinjaman bank dan bahkan paspor.

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa hakim telah mengungkapkan pernyataan bahwa perbedaan pendapat dan kritik terhadap negara atau partai yang berkuasa tidak dapat digabungkan dengan hasutan.

Bulan ini, sebuah thinktank yang berbasis di AS menurunkan peringkat demokrasi India dari bebas menjadi “sebagian bebas”, menimbulkan kemarahan dari pemerintah, yang menolak peringkat tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan persetujuan dari organisasi asing.

Pada hari Kamis sebuah pernyataan oleh badan mahasiswa universitas menuntut agar Mehta kembali ke universitas. “Kami mengutuk keras kondisi yang menyebabkan pengunduran diri Mehta dan kurangnya transparansi dari universitas,” kata pernyataan itu.

Sementara kondisi kampus sedang bergejolak atas pengunduran diri Mehta, rumor tentang pengunduruan diri pejabat fakultas juga terjadi sebagai upaya untuk membujuk Mehta kembali.

Amitabh Mattoo, seorang profesor di JNU, sebuah universitas negeri di Delhi, berkata: “JNU penuh dengan kritik keras terhadap pemerintah dan ideologinya tetapi tidak ada yang merasa perlu untuk mengundurkan diri, namun para pendiri Ashoka tidak berani melawan tekanan.”

Intelektual publik lainnya, Ramachandra Guha, men-tweet: “Dalam perjalanannya sejauh ini, Universitas Ashoka telah menunjukkan banyak harapan. Mereka mungkin telah menyia-nyiakan semua itu dengan ketidakberdayaan para pembesar, yang memilih untuk merangkak ketika diminta untuk membungkuk.”

Parsa Venkateshwar Rao Jr, seorang analis politik mengatakan bahwa universitas tidak mungkin ingin menyingkirkan Mehta karena penghinaannya terhadap pemerintah seperti yang diungkapkan dalam kolom reguler Indian Express.

“Saya ragu apakah alasan mereka sekasar itu, tetapi mungkin saja di suatu tempat mereka merasa bahasanya telah melampaui batas,” kata Rao. Dia telah menyerang pemerintah atas protes para petani dan memperingatkan bahwa demokrasi berada dalam bahaya di bawah Modi.