Kritik Larangan Bukber, Mantan Ketum Muhammadiyah Sindir Kerumunan Pesta Kaesang

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar momen buka puasa bersama (bukber) selama Ramadhan 1444 H ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah.

Lantas larangan yang tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 dan diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3) itu menuai banyak sorotan.

Salah satu kritik dari Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Ia menilai larangan Presiden Jokowi tercabut tidak arif dan tidak adil.

“Larangan Presiden Joko Widodo bagi pejabat instansi pemerintah untuk adakan buka puasa bersama seperti dalam edaran Menseskab Pramono Anung tidak arif dan tidak adil,” kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (23/3).

Menurut Din Syamsuddin, larangan itu justru terkesan tidak memahami makna dan hikmah dari prosesi buka puasa bersama di Bulan Ramadhan. 

Baginya, buka puasa bersama menjadi ajang meningkatkan silaturahmi dan positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, Din menilai alasan dilarang gelar buka puasa karena masih ada bahaya COVID-19 justru mengada-ada. Ia lantas menyinggung Presiden Jokowi yang kerap menggelar pelbagai keramaian belakangan ini.

“Bukankah Presiden sendiri melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan? Begitu juga bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan?” tanya dia.

Din Syamsuddin lantas menghimbau bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk menggelar buka puasa bersama. “Seseorang yang memberi makan orang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa itu”, katanya mengutip hadis Nabi Muhammad SAW.

“Bahwa jika nanti para pejabat/tokoh pemerintahan tidak mengadakan buka puasa bersama dapat kita catat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadhan yang baik yang sudah berjalan baik sejak dulu,” pungkas Din Syamsuddin.