Krisis Myanmar, CSIS Indonesia: DK PBB Perlu Mengeluarkan Resolusi

Berita Baru, Jakarta – Korban kudeta militer yang terjadi di Myanmar terus bertambah. Situasi kian memburuk. Keadaan ini membuat komunitas internasional mendesak supaya konflik segera diakhiri dan kedua kelompok melakukan rekonsiliasi. Namun hal itu diabaikan.

Peneliti senior Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia bidang Hubungan Internasional Lina Alexandra, mengatakan seharusnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dapat mengeluarkan resolusi dan memberikan Myanmar sanksi agar konflik bisa segera diselesaikan.

“Tentu idealnya DK PBB bisa mengeluarkan resolusi untuk mengenakan sanksi atas Myanmar. Masalahnya tidak semua anggota DK PBB setuju dengan langkah tersebut. Meski demikian, Rusia dan Tiongkok berkemungkinan akan menggunakan hak vetonya untuk itu,” ungkap Lina kepada Beritabaru.co, Senin (12/4).

Terkait sikap Indonesia, Lina melanjutkan, Pemerintah RI hingga saat ini masih mengedepankan upaya meredam krisis melalui ASEAN, mengingat Myanmar adalah bagian dari anggota organisasi tersebut.

“Hal yang didorong adalah penghentian kekerasan terhadap masyarakat sipil dan mengupayakan agar bantuan kemanusiaan bisa segera disalurkan melalui mekanisme ASEAN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lina juga mengungkapkan bahwa desakan agar DK PBB melakukan intervesi untuk penyelesaian kudeta Myanmar berpotensi tidak terwujud, jika Tiongkok dan Rusia malah menggunakan hak veto untuk menolak rencana tersebut.

“Rusia memang secara terang-terangan justru melakukan kerja sama denga pihak militer Myanmar mengingat mereka punya kepentingan bisnis senjata, meski Tiongkok sebetulnya mulai menyatakan sikap yang agak berbeda, mengingat krisis yang terjadi berpotensi merugikan investasi mereka di Myanmar,” ungkapnya.

Akan tetapi, lanjut Lina, Tiongkok masih pada posisi bahwa intervensi militer bisa menciptakan instabilitas lebih jauh. Dalam hal ini, ASEAN harus terus mengupayakan pendekatan terhadap Tiongkok agar mendukung upaya ASEAN menyelesaikan krisis regional ini.

Tidak hanya itu, menurutnya Tiongkok juga memegang peran cukup penting untuk meredam konflik di Myanmar. Tiongkok bahkan bisa memberikan tekanan kepada militer untuk menghentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil atau menyerukan pembebasan tahanan-tahanan politik karena instabilitas yang tidak menguntungkan bisnisnya di Myanmar.

“Tetapi di sisi lain Tiongkok juga membangun hubungan dengan pihak Aung San Suu Kyi sebelumnya. Intinya, Tiongkok mengutamakan pendekatan yg berimbang dan menekankan penghormatan pada masalah domestik, sehingga memang harus bekerja sama dengan ASEAN karena intervensi militer dianggap bisa menjadi boomerang,” ujar Lina