KPUD Dan Bawaslu Sleman Akan Terima Hibah Rp32,75 M

Berita Baru, Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Bawaslu Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Sleman telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilukada 2020, Senin (30/9/2019). Penandatanganan dilakukan di ruang Praja I Setda Kabupaten Sleman.

Sumadi, Sekda Kabupaten Sleman melaporkan bahwa, sesuai dengan tahapan Pemilukada serentak 2020, penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sleman akan dilaksanakan pada 23 September 2020.

Dikatakan bahwa, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 hibah kepada KPU Kabupaten Sleman sejumlah Rp25.154.687.000 dan Bawaslu Rp7.605.645.000.

Sumadi menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019, Hibah kepada KPU dan Bawaslu tersebut dibayarkan dalam dua tahap. Pada tahun 2019 ini hibah kepada KPU Rp7,5 miliar dan kepada Bawaslu sebesar Rp1,5 miliar, sedangkan sisanya akan dibayarkan pada 2020.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, dana hibah ini tidak hanya digunakan untuk Pemilukada saja, namun ia juga mendorong agar dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan kehidupan demokratis dan meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

“Kami harap KPU bisa menggunakan dana hibah untuk mengawal penertiban alat peraga pemilukada sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu,” ucap Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga berharap Pemilukada 2020 di Kabupaten Sleman dapat berjalan secara demokratis dan aman. Selain itu ia ingin Pemilukada tahun 2020 di kabupaten Sleman diikuti oleh banyak kontestan atau calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam menentukan calon pemimpinnya untuk periode selanjutnya.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi mengatakan, pihaknya akan fokus pada tiga hal dalam menggunakan dana hibah tersebut. Pertama akan fokus pada masalah efisiensi pengadaan logistik dengan mengacu pada e-katalog.

Kedua pihaknya akan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada 2020 di Kabupaten Sleman. Ketiga yakni menghindari adanya sengketa hukum, baik itu di Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi.

“Harapan kami ada sinergi dari KPU, Pemkab Sleman, Bawaslu dan masyarakat sehingga Pemilukada dapat berjalan dengan baik,” kata Trapsi.