KPK RI Terima Kunjungan KPK Malaysia

Berita Baru, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) untuk belajar mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebelumnya, pada 17-20 Februari lalu, Asset Registration and Verification Authority (ARVA) Afghanistan juga belajar hal yang sama pada KPK.

Dalam kunjungan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Informasi dan Data KPK Heri Muryanto mengatakan pelaporan harta secara online yang dilakukan KPK merupakan pencapaian dua unit kerja di KPK, yaitu Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan Direktorat Informasi dan Data. Sistem ini terbangun dengan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai pihak untuk memudahkan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan hartanya.

“Kami berharap melalui kegiatan berbagi pengalaman ini menjadi semangat pengembangan sistem pelaporan harta bagi kedua belah pihak demi tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, baik di Malaysia maupun di Indonesia,” ujar Heri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Berita Terkait :  218.051 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Selain itu, tambah Heri, upaya ini merupakan wujud komitmen KPK yang harus menjalankan amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi antikorupsi PBB yang sudah diratifikasi.

“Mari bersama-sama kita merawat kerja sama yang baik antara KPK dengan MACC dan memperluas jaringan antara KPK dengan MAMPU,” ajaknya.

Sementara dalam pidato pembukaan, ketua delegasi yang juga Deputy Chief Commissioner (Prevention) MACC Dato’ Shamshun Baharin bin Mohd Jamil menyampaikan Malaysia saat ini tidak memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait pelaporan harta pejabat sehingga belum berjalan secara efektif.

Menurutnya, yang saat ini berlaku adalah sesuai arahan kabinet yang mewajibkan di antaranya seluruh anggota parlemen kerajaan, perdana menteri, seluruh menteri kabinet dan unsur-unsur politik melaporkan hartanya.

“Tujuan kami ke sini untuk berkongsi pengalaman mengenai pelaporan harta, karena KPK sudah terlebih dahulu menjalankannya,” jelasnya.

Selain Shamshun, tiga anggota delegasi dari MACC dan MAMPU yang hadir yakni, Assistant Commissioner Record Management and Information Technology Division MACC Puan Farah Najwa Binti Abdul Aziz, Director MAMPU Tuan Hussin bin Abu Bakar, dan Senior Assistant Director MAMPU Puan Azlina binti Abd Hamid.

Berita Terkait :  46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

Penyusunan UU Baru Terkait LHKPN

Saat ini negara Malaysia tengah menyusun rancangan undang-undang baru mengenai Pelaporan Harta Kekayaan untuk pejabat publik. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mempelajari mengenai pengelolaan sistem pelaporan LHKPN di Indonesia, khususnya pelaporan berbasis pada sistem online sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan UU tersebut.

MACC merupakan salah satu mitra strategis KPK dan memiliki hubungan kerja sama sangat erat yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) ASEAN-PAC pada tahun 2004 dan MoU bilateral yang ditandatangani pada tahun 2013.

KPK menjadi rujukan negara-negara di kawasan regional karena dinilai sebagai salah satu lembaga antikorupsi yang memiliki praktik baik (best practice) dalam kegiatan pendaftaran dan pengelolaan LHKPN. Kegiatan ini berlangsung pada 25-26 Februari 2020 di Gedung Merah Putih KPK.

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan