Korut Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Korsel

Berita Baru, Internasional – Pasukan militer Korea Utara (Korut) dikerahkan ke dua zona bisnis di kota perbatasan Kaesong dan Gunung Kumgang akibat ketegangan antar kedua negara.

Dilansir dari CNN, Korsel juga berencana kembali mengoperasikan seluruh pos penjagaan di zona demiliterisasi (DMZ) yang merupakan perbatasan Korut-Korsel.

Sementara itu, Pemimpin Tertingi Korsel Kim Jong-un menegaskan akan melanjutkan semua jenis latihan militer reguler di dekat perbatasan.

“Satuan-satuan dari tingkat resimen dan sub-unit dengan misi pertahanan akan dikerahkan di kawasan wisata Gunung Kumgang dan Kawasan Industri Kaesong,” ujar juru bicara kantor Staf Jenderal Korut melalui kantor berita pemerintah, KCNA, Rabu (17/6).

“Pos-pos keamanan sipil yang telah ditarik dari DMZ di bawah perjanjian militer Korut-Korsel akan dioperasikan kembali untuk memperkuat penjagaan garis depan,” imbuhnya.

Diketahui, Gunung Kumgang dan Kawasan Industri Kaesong merupakan dua situs yang menjadi simbol pemulihan hubungan antara Korut-Korsel. Dalam perjanjian keduanya pada 2018 lalu Korut-Korsel sepakat mengembangka dua situs tersebut untuk dikelola bersama.

KCNA juga melaporkan bahwa Korut menolak “taktik jahat” Korsel yang menawarkan mengirim utusan khusus untuk menghadap Kim Jong-un.

“Setelah desakan yang dikirim oleh pihak Korsel dengan tergesa-gesa, Wakil Direktur Pertama Komite Pusat Partai Buruh Korut, Kim Yo-jong, mengumumkan pendirian kami bahwa dengan tegas menolak proposal yang tidak bijaksana dan jahat dari Korsel,” katanya.

Pengerahan pasukan tersebut dilakukan Korut sehari setelah meledakkan kantor penghubung dengan Korsel di perbatasannya.

Menurut Kementerian Unifikasi Korsel Korut meledakkan kantor penghubung itu pada Selasa sekitar pukul 14.29 waktu setempat.

Kim Jong-un terus mengancam Korsel dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut dikarenakan Korsel dianggap gagal menghentikan aksi sejumlah aktivisnya yang terus mengirim selebaran anti-Korut dari perbatasan.

Korut juga menyatakan memutus hubungan komunikasi militer dan politik dengan Korsel akibat insiden selebaran propaganda itu.